Jumat 01 April 2022, 21:50 WIB

Digitalisasi Sekolah di Flotim dan Problema Merdeka Belajar

Yohanes Ola Tobi, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Flores Timur | Opini
 Digitalisasi Sekolah di Flotim dan Problema Merdeka Belajar

Dok pribadi
Yohanes Ola Tobi

 

MENUJU era digitalisasi pendidikan atau digitalisasi sekolah bukan perkara mudah. Butuh idealisme dan kerja keras mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan cara menggandeng kearifan lokal. 

Seperti di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur jelas membutuhkan sebuah terobosan penting. Setidaknya ketika Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melakukan langkah dengan menunjukkan angin transformasi seperti program guru penggerak, sekolah penggerak, kampus merdeka, kampus mengajar, platform merdeka mengajar, telah mewarnai dan menginspirasi tidak hanya guru tetapi juga para praktisi, akademisi dan berbagai pihak yang terkait bidang kependidikan. 

Konteks kekinian di era digital program digitalisasi sekolah menjadi sebuah program yang membutuhkan loncatan penting di masa pandemi dan pascapandemi saat ini. Karena itu kepala dinas pendidikan perlu merespons secara cepat berbagai program yang dicanangkan dan ditawarkan kepada para guru, kepala sekolah, pengawas dan para praktisi dan akademisi. 

Mereka yang terkait dengan pendidikan di Flotim hendaknya bisa berkolaborasi dan bergotong royong untuk ikut ambil bagian dalam proses transformasi tersebut. Anggaran yang tidak kecil untuk pembelian 15 laptop dan satu acces point bagi setiap sekolah, kiranya bisa dilihat sebagai stimulus dan peluang penting bagi sekolah-sekolah di Flores Timur untuk menyambut era digitalisasi sekolah 2023 (https://www.kemdikbud.go.id)

Kini yang menjadi pertanyaan kunci, seberapa siapkah sekolah-sekolah di Flotim? Berapa banyak sekolah yang sudah mengikuti proses seleksi sekolah penggerak dan guru penggerak, sehingga dapat melaksanakan program merdeka belajar sesuai penetapan dan pelaksanaan wilayah sasaran program sekolah penggerak dan guru penggerak. Harapannya Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Feliks Suban Hoda, dapat memacu dan memotivasi para guru, kepala sekolah para pengawas dari jenjang PAUD sampai sekolah menengah di Flotim. Tujuh belas episode merdeka belajar sudah dilaunching dan sebagian besar sudah berjalan. 

Beberapa episode yang cukup relevan dengan kondisi dan potensi khusus Flotim seperti episode 13 terkait Merdeka Budaya dengan Kanal Indonesia, dan episode 17 yakni Revitalisasi Bahasa Daerah. Jika ditilik lebih jauh kedua program ini bisa mengangkat bahasa dan budaya Flotim (lamaholot). Bahasa dan budaya lamaholot penting untuk dirawat karena menentukan identitas putra-putri lamaholot dengan segala keunikan dan kekayaan budaya. Pendidikan sebagai sarana pembudayaan dapat memainkan peran penting melalui program guru penggerak dan sekolah penggerak yang sedang bergulir saat ini.  

Langkah strategis ini penting dilakukan reformasi pendidikan nasional menggeser arah dan prioritas pendidikan menuju sekolah berbasis data dan teknologi digital. Tentu program digitalisasi sekolah 2023 dengan platform merdeka mengajar sama sekali tidak menggantikan peran para guru. Namun di tangan para pendidiklah teknologi berperan menentukan kualitas mutu pendidikan kita. 

Peta kesiapan pendidikan menuju era digitaliasi sekolah pada jenjang TK, jumlah sekolah swasta mendominasi dan mewarnai pendidikan yakni 93,5% dan sekolah negeri hanya 6,5%. Pada Tingkat SD, sekolah negeri sebanyak 54,3% dan swasta 55,7%. Jenjang SMP negeri 64% dan swasta 36%. Jenjang satuan pendidikan sejenis (SPS) tidak ada yang negeri tetapi 100% swasta dan itu pun hanya satu sekolah saja. Demikian juga keberadaan sanggar di Flotim hanya ada satu saja dan bertatus milik pemerintah.
 
Sementara itu dari aspek kedudukan dan status guru dari TK/PAUD sampai sekolah menengah masih cukup besar. Tercatat sekitar 25,1% guru berstatus guru honor sekolah dan honor daerah sekitar 15,9%. Dengan total 4.683 guru yang ada dan setengahnya merupakan guru honor di bawah kewenangan Dinas PKO, ini menjadi beban tersendiri ketika permenpan terkait guru honor dan pegawai kontrak mulai 2023 ditiadakan. 

Status guru honor dengan pendapatan yang sedikit horor tentu mereka tidak mampu melengkapi diri dengan fasilitas yang memadai seperti laptop, komputer, paket data, dan jejaring internet. Prioritas utama mereka adalah mempertahankan hidup bukan, kendati tidak berarti mereka tak peduli dengan kemajuan dan profesionalisme diri sebagai guru. Tetapi, mimpi menjadi guru yang profesional dengan kapasitas dan kapabilitas teknologi informasi (TI) yang memadai, pasti tidak semuanya tercapai. Juga sebaliknya, 50% guru PNS yang memiliki gaji yang cukup dengan tambahan tunjangan sertifikasi, tidak dengan sendirinya mampu menguasai TI. Terlebih guru-guru senior di perdesaan yang masih bergumul dengan jaringan internet, sinyal, dan paket data.

Dari aspek kesiapan sekolah menuju digitalisasi sekolah terlihat masih sangat minim karena untuk jenjang PAUD dan TK, belum ada sekolah yang memiliki kesiapan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang memadai. Untuk jenjang SD dari 280 sekolah, baru 26 yang memiliki TIK memadai. Itu berarti baru 9,3% saja sekolah yang siap untuk program digitalisasi, sementara 91,7% belum memiliki kesiapan. 

Untuk sekolah negeri saja baru 6,4% dan sekolah swasta baru 2,6% yang siap dengan fasilitas TIK. Pada jenjang SMP baru 31 dari 64 sekolah (48,3%) yang sudah memiliki TIK memadai, dan SMP swasta baru 10 sekolah (15,6%).
 
Dari beberapa kondisi tersebut tak dipungkiri ada nada minor untuk pendidikan Flotim. Hal ini bisa ditunjukan misalnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya putra-putri lewotana lamaholot Flotim di berbagai ajang regional tingkat provinsi. Mereka masih kalah dengan kabupaten lain. Data hasil ujian nasional/ujian sekolah dari 2013-2020, Flotim di peringkat 15-18 dari 21 kabupaten dan 1 kota di NTT. 

Untuk kuota program pendidikan profesi guru Flotim cukup besar, tetapi tingkat kelulusannya masih sangat rendah. Di level sekolah pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum mencapai tujuan utama. Penggunaan dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran anak didik. Situasi ini diperparah dengan lemahnya penghargaan terhadap para pendidik terutama para guru honorer yang jumlahnya masih sangat besar yakni 1.388 guru. 

Menanggapi kesiapan sekolah dengan infrastruktur teknologi, seperti komputer dan jaringan internet, bisa dikatakan sekolah-sekolah di Flotim belum siap dengan program digitalisasi yang akan mulai diterapkan di 2023. Ini menjadi tantangan serius bagi Kepala Dinas PKO yang baru dilantik pada 22 Maret lalu. Kapasitas pengalaman dan keahlian mumpuni di bidang pendidikan sebagai seorang magister pendidikan tamatan Australia, tentu bisa diaplikasikan bagi peningkatan dan transformasi pendidikan di Flotim.

Sinergi dengan program Kemendikbudristek diharapkan bisa menjawab semua persoalan pendidikan di Flotim. Sejumlah data pendidikan kiranya menjadi acuan untuk menggenjot peningkatan kapasitas dan kapabilitas program yang terarah. Selain itu juga bertujuan mengejar ketertinggalan pendidikan di sisi kesiapan fasilitas dan infrastruktur. Pengembangan sumber daya manusia Flotim yang melek digital harus segera dilakukan.

Pertama, perlu melakukan sinergi program merdeka untuk mendorong para guru, kepala sekolah, pengawas, institusi pendidikan maupun komunitas praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang peduli pendidikan. Kedua, menghidupkan kegiatan-kegiatan edukasi yang telah dimulai oleh kelompok atau komunitas praktisi seperti IGI Flotim atau kelompok pegiat seni budaya. Mereka punya banyak kegiatan edukatif dan sosial budaya yang sangat kreatif dengan memanfaatkan peran sanggar. Komunitas dengan kegiatannya semacam ini patut didorong dan didukung dari sisi kebijakan dan anggaran pendampingan.

Ketiga, menuju digitalisaasi sekolah perlu peningkatan kemampuan sekolah, siswa, dan guru pada kesiapan fasilitas komputer, laptop, dan internet dari jenjang PAUD sampai sekolah menengah. Perlu ada terobosan program bersama pemerintah daerah sehingga Flotim tidak tertinggal jauh dari kabupaten dan provinsi lain di Indonesia. 

Keempat, prioritas pengembangan bahasa daerah dan budaya lokal dengan kanal Indonesia dapat menjadi terobosan program dalam mewujudkan pengembangan pendidikan Flotim. Hal itu terkait dengan identitas budaya dan ciri karakter budaya lamoholot. Suatu identitas yang terbuka dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersinar dari timur dengan budaya toleransi dan kebhinekaan global, sehingga sejalan dengan perwujudan keenam profil pelajar pancasila.

Kelima, menanggapi perjalanan episode merdeka belajar yang sudah sampai pada episode 17 perlu dilakukan evaluasi internal dan komunal semua sekolah pada semua jenjang bersama kepala sekolah dan pengawas. Tujuannya untuk menyiapkan implementasi program Kemendikbudristek pada setiap perjalanan episode merdeka belajar.

Baca Juga

Dok pribadi

Budapest Treaty Jalan Menuju Referensi Dunia

👤Srining Widati, Perancang Ahli Madya-BRIN, Mahasiswa S3 Fakultas Hukum Unpad 🕔Selasa 17 Mei 2022, 21:45 WIB
SETELAH lebih dari 40 tahun sejak traktat ini bentuk, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia bersikap untuk ikut...
Dok. Pribadi

Urgensi Solusi Urbanisasi

👤Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan 🕔Selasa 17 Mei 2022, 05:05 WIB
PUASA Ramadan dan perayaan Lebaran telah usai. Pemerintah sukses menyelenggarakan baik arus mudik maupun arus balik dengan relatif lancar...
MI/Seno

Waisak 2022, Jalan Tengah Meneguhkan Keluhuran Bangsa

👤Pdt Dharmanadi Chandra Ketua Permabudhi/Ketua Umum Magabudhi 🕔Selasa 17 Mei 2022, 05:00 WIB
MEMPERINGATI Hari Raya Trisuci Waisak di era kekinian, menghubungkan kita kepada sebuah kisah yang terjadi 2600 tahun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya