Memahami Gaya Soft ASEAN, Hard Uni Eropa

KUDETA militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 telah memakan ratusan orang meninggal, dan ribuan lainnya ditangkap. Hal ini memantik keprihatinan para pemimpin ASEAN. Presiden Jokowi menginisiasi ASEAN Leader’s Meeting (ALM), Sabtu (24/4), di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. Jokowi mengatakan, bahwa apa yang terjadi di Myanmar tidak dapat diterima, dan tidak boleh berlangsung lama. Ia minta agar penggunaan kekerasan dihentikan, tahanan politik segera dibebaskan, supaya dialog inklusif dapat dilaksanakan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri pimpinan Brunei Darussalam, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, dan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ini, menghasilkan lima butir kesepakatan; kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberi bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar.
     
Namun, oposisi pemerintahan junta militer Myanmar, National Unity Government (NUG) menilai bahwa KTT ASEAN ini gagal, karena turut meligitimasi posisi junta militer. Bagi NUG, solusi bagi Myanmar adalah militer menarik diri dari ruang publik, membebaskan tahanan politik, dan mengembalikan pemerintahan sipil demokratis, bukan dialog dan berkompromi dengan junta militer. Mengapa ASEAN terkesan sangat soft terhadap pemerintahan junta militer Myanmar?

Latar terbentuknya ASEAN
ASEAN dibentuk untuk; pertama, mempertahankan kedaulatan negara baru merdeka. Thanat Khoman, PM Thailand saat itu mengatakan bahwa mereka harus bekerja sama agar tak mengundang negara-negara besar lainnya untuk datang. Kedua, menciptakan stabilitas politik kawasan. Menghindari ‘Balkanisasi’ selama Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Menurut S Rajaratnam, ada upaya agar negara-negara ASEAN terpecah-belah, sehingga lemah dalam percaturan internasional.
    
Beberapa upaya kemudian dilakukan seperti pakta pertahanan Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) 1954; pembentukan Pertahanan Lima Negara (Five Power Defence Arrangement) 1971; pembentukan organisasi regional Asosiasi Asia Tenggara (Association of Southeast Asia/ASA) 1961, dan Maphilindo (Malaysia, Filipina, dan Indonesia) 1963.

Pada 16 Agustus 1966, Soeharto mengatakan, “Kita akan bisa menghidupkan gagasan Maphilindo dalam lingkungan yang lebih besar, agar bisa tercapai suatu Asia Tenggara yang bekerja sama di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, teknik, dan kebudayaan, yang berdiri kuat menghadapi pengaruh ataupun intervensi dari luar, dari mana pun datangnya, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat intervensi fisik-militer.”

ASEAN lahir pada 8 Agustus 1967, Adam Malik yang menciptakan akronim ASEAN. Agenda lima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) adalah untuk hidup bertetangga secara baik dan menjaga stabilitas politik keamanan kawasan.

Langkah selanjutnya adalah merancang ASEAN yang nonmiliter dan netral dalam Deklarasi Zona Damai, Bebas dan Netral (Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality - ZOPFAN), 27 November 1971. Mitra ASEAN yang bergabung dalam East Asia Summit (EAS) juga ikut menyepakati Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang mengadopsi prinsip mengakui kedaulatan dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara-negara lain.

Disusul kemudian dengan Traktat Persahabatan dan Kerja sama di Asia Tenggara, 1976, yang antara lain berisi pernyataan; tak boleh mengganggu kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah, dan kepribadian nasional setiap bangsa di Asia Tenggara; bahwa setiap negara harus dapat melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi, atau tekanan dari luar; bahwa tidak ada campur tangan mengenai urusan dalam negeri satu sama lain.

Dengan alur sejarah seperti itu, tak heran jika pada 2016, The Global Peace Index menobatkan ASEAN pada posisi ketiga (dari sembilan) sebagai kawasan teraman di dunia. Kelemahan ASEAN adalah; pertama, asosiasi ini dikenal sangat state-centered, tidak people-oriented. Baru pada 2003 (Bali Concord II), ASEAN yang awalnya fokus pada politik keamanan, bergeser menjadi ekonomi dan sosial budaya. Kedua, asosiasi ini tak berdaya menghadapi kediktatoran yang dipraktikkan oleh penguasa. Tak heran jika kemudian rejim/junta militer bisa berkuasa tanpa tekanan bertahun-tahun lamanya.

Sejarah Uni Eropa  
 
Uni Eropa (UE) adalah salah satu organisasi internasional terbesar di dunia, dengan tujuan agar semua anggotanya bekerja sama untuk memastikan perdamaian di Eropa, keadilan bagi semua, dan, ekonomi yang kuat dengan menggunakan mata uang yang sama, Euro. Mengapa Eropa perlu bersatu?

Sejarah dunia adalah peperangan. Namun, berbeda dari ASEAN yang punya pengalaman panjang sebagai negeri jajahan, negara-negara Eropa kebalikannya, punya pengalaman kuat sebagai agresor, penjajah. Negara-negara Eropa tak hanya menduduki Asia, Afrika, dan Latin Amerika, tapi juga gemar berperang di antara mereka sendiri, meski lebih seragam warna kulit dan agamanya.

Dengan mengecualikan Timur Tengah, maka Asia (Asia Timur dan Asia Tenggara) yang lebih multi etnis, lebih beraneka ragam agama dan kepercayaan, namun lebih miskin pengalaman dalam hal pendudukan dan penjajahan dibandingkan Eropa. Oleh karena itu, berbeda dari negara-negara Asia, pasca Perang Dunia (PD) II, Eropa dibangun dari puing dan reruntuhan. Ketika kota-kota di Asia masih berdiri tegak, kota-kota besar di Eropa luluh lantak.  

Berbagai upaya untuk membentuk organisasi di antara negara-negara Eropa gagal; pidato Winston Churchill di University of Zurich–Swiss, 19 September 1946 (United States of Europe); The Hague Congress 1948 (College of Europe); dan Council of Europe, 1949. Pada 1952, enam negara memutuskan untuk membentuk European Coal and Steel Community (ECSC). ECSC menjadi pelopor Uni Eropa. Mereka bersatu untuk memfasilitasi koordinasi bantuan pasca-Perang Dunia II dari Amerika Serikat yang dikenal dengan Marshall Plan.

Adalah Robert Schuman yang mengajukan gagasan perdamaian melalui kepemilikan batu bara dan baja. Bekerja sama dengan Jean Monnet, dia menyusun Schuman Plan, yang diterbitkan pada 9 Mei 1950 (Schuman Declaration). Belakangan, tanggal tersebut dianggap sebagai kelahiran Uni Eropa.

Ia mengusulkan agar ada kendali bersama atas produksi batu bara dan baja, bahan terpenting untuk industri persenjataan. Ide dasarnya adalah, siapa pun yang tidak memiliki kendali atas produksi batu bara dan baja, tidak akan dapat berperang. Ide ini diterima oleh enam negara, yang dikenal sebagai The Inner Six; Benelux (Belgia, Belanda, dan Luksemburg), Jerman Barat, Prancis, dan Italia.

Pada 1957, The Inner Six menandatangani The Treaty of Rome, mendirikan European Economic Community (EEC), membentuk Pakta Euratom (European Atomic Energy Community), tapi baru pada 1990 setelah runtuhnya tembok Berlin, ketika Jerman bersatu kembali, jalan menuju Uni Eropa lebih jelas. Uni Eropa resmi dibentuk melalui Perjanjian Maastricht pada 1992, dengan Helmut Kohl dan Francois Mitterrand sebagai arsiteknya. Banyak negara Eropa lainnya kemudian bergabung.

Marshall Plan

Setelah PD II berakhir, Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara paling stabil, dengan kekuatan industri, moneter, dan militer terkuat di dunia. Pasalnya, daratan AS tidak tersentuh perang, kecuali Pearl Harbor yang jauh dari daratan utama AS. Pasca Perang Dunia II, AS memiliki cadangan emas US$26 miliar, dari perkiraan total US$40 miliar.

Perang Dunia (PD I dan II) membuat banyak negara terjerumus ke dalam krisis ekonomi, sehingga butuh banyak dana untuk membangun kembali negara mereka. Hanya AS yang mampu menyediakannya. Untuk memastikan bahwa negara-negara Eropa memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, AS membuat sistem moneter baru, sebelum mendaratkan pasukannya di tanah Eropa pada Juni 1944.

Sistem moneter baru, Bretton Wood System, dijalankan dengan dana Marshall Plan, mengharuskan negara-negara Eropa untuk bersatu. Jadi, penyatuan Eropa berakar pada kemampuan membayar hutang setelah perang, di bawah aturan AS. Marshall Plan (Program Pemulihan Eropa) adalah program bantuan ke Eropa Barat setelah PD II, diberlakukan pada 1948, dengan memberikan lebih dari US$15 miliar untuk mendanai pembangunan kembali Eropa. Dana itu digunakan untuk merekonstruksi kota, industri, dan infrastruktur yang rusak parah selama perang.

Mengapa AS butuh untuk membangun kembali Eropa? Pertama-tama, adalah untuk menghindari terulangnya Perjanjian Versailles. Selama Perang Dunia I, Sekutu (Prancis dan lainnya) berhutang sejumlah uang dari Inggris untuk mendanai perang, dan Inggris berutang pada AS. Setelah Perang Dunia I, Sekutu tak dapat membayar kembali ke Inggris, sehingga Inggris tidak dapat membayar hutangnya ke AS.

Hard and soft

Jika ASEAN dibentuk agar negara anggotanya berdaulat tanpa campur tangan negara lain pascaperang dunia, Uni Eropa dibentuk agar mereka berhenti berperang satu sama lain, sehingga sanggup membangun perekonomian dan membayar hutang. Karena itulah UE lebih keras dalam menekan anggotanya untuk mematuhi kesepakatan organisasi gabungan 27 negara Eropa tersebut. Sanksi ekonomi-politik atas pelaku pelanggaran tak terbilang banyaknya yang telah dikeluarkan oleh UE. Untuk kasus seorang Alexei Navalny misalnya, Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada Rusia.

Sementara ASEAN lebih mengutamakan seruan dan imbauan, sebagai akibat prinsip untuk tak mencampuri urusan domestik negara anggotanya. Meskipun ada sekelompok masyarakat yang tertindas dan menderita, serta pelanggaran HAM dilakukan secara nyata oleh negara anggotanya.
 
Jika Eropa punya kecenderungan memerangi negara tetangganya, ASEAN cenderung untuk menindas bangsanya sendiri, mempraktikkan kediktatoran, tanpa tekanan berarti dari negara-negara sekitarnya. Tak heran jika di internal negara anggota ASEAN masalah kebebasan pers, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi masih terus menjadi pekerjaan rumah hingga kini.