Kamis 25 Februari 2021, 04:00 WIB

Tantangan BKKBN untuk Menurunkan Stunting

Ali Khomsan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB | Opini
Tantangan BKKBN untuk Menurunkan Stunting

MI/Seno
Ilustrasi MI

PRESIDEN Joko Widodo memberikan arahan agar ada langkah-langkah luar biasa atau extraordinary untuk mengatasi stunting. Angka stunting di Indonesia ditargetkan turun 14% hingga 2024 atau turun 2,7% per tahun. Untuk itu, telah ditunjuk BKKBN menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Memang sudah seharusnya, di antara banyak kementerian atau lembaga yang berkiprah dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana. Hal itu akan memudahkan Presiden untuk meminta pertanggungjawaban bila terjadi kegagalan mengatasi problem gizi ini.

Pemetaan stunting sudah sangat detail dan jelas. Penderita stunting sudah dideteksi by name by address sehingga data yang ada dapat dijadikan dasar untuk membuat langkah-langkah konkret dalam penanganannya. Presiden Jokowi menginstruksikan agar alokasi anggaran yang selama ini tersebar di 20 kementerian/lembaga difokuskan kepada kementerian/lembaga yang memang memiliki kepanjangan tangan langsung ke bawah.

Ada dua langkah besar yang harus dilakukan BKKBN. Pertama, penanggulangan stunting. Kedua, pencegahan stunting. Mengapa kedua langkah itu harus dibedakan? Karena target atau sasarannya berbeda.

Sasaran penanggulangan stunting ialah anak-anak balita yang kondisinya saat ini berstatus kurang gizi kronis sehingga mereka menderita stunting. Intervensi yang harus diberikan ialah bantuan makanan langsung, baik berupa pangan sumber kalori maupun protein atau sumber gizi lainnya.

Bantuan makanan ini jangan dicampuradukkan dengan bantuan sembako untuk keluarga, tetapi benar-benar dimaksudkan untuk dikonsumsi anak stunting. Karena itu, disarankan bantuan pangan untuk anak stunting dapat berupa telur, susu, dan/atau kacang hijau. Untuk sumber kalori dapat diberikan beras atau sereal.

Silakan lakukan studi banding program gizi di negara maju (Amerika Serikat, misalnya), di sana posyandunya yang disebut Supplemental Food Program for Women, Infants, and Children (WIC) identik dengan voucer bantuan pangan untuk balita, ibu hamil, ibu menyusui dari keluarga miskin. Adapun di Indonesia, posyandunya identik dengan program penimbangan balita, dengan pemberian makanan tambahan seadanya (sebutir telur sebulan). Ini yang menyebabkan problem gizi di negara kita tidak pernah tuntas diatasi.

Pertumbuhan anak stunting masih dapat diperbaiki karena tinggi badan bertumbuh sampai seorang anak berusia 18 tahun. Yang sulit diatasi ialah gangguan kecerdasan sebagai dampak negatif stunting. Sebagaimana diketahui, perkembangan otak mencapai derajat optimal hingga usia 2 tahun. Bila anak menderita stunting di rentang usia 2 tahun, telah terjadi kekurangan gizi kronis pada periode tersebut, yang pasti akan menurunkan kecerdasan anak.

Oleh sebab itu, bagi anak penderita stunting, selain diberi bantuan makanan tambahan, juga harus diberikan stimulasi psikososial agar aspek kognitifnya bisa ditingkatkan meski tidak akan mencapai maksimal. Kalau target penanggulangan stunting ialah balita, lalu siapa yang menjadi sasaran pencegahan stunting? Pertama, remaja putri ialah target jangka panjang yang harus diintervensi. Menyiapkan generasi bebas stunting diawali dengan membekali calon ibu dengan kesehatan dan gizi yang baik.

Problem yang sering dihadapi remaja putri ialah anemia (kurang darah) dan masalah ini bisa berkelanjutan hingga remaja putri tersebut berkeluarga, hamil, dan melahirkan. Potensi bayi lahir stunting bisa terjadi karena ibu hamil kurang gizi, termasuk anemia.

Program tablet tambah darah untuk remaja putri (TTD Rematri) selama ini berjalan stagnan, perlu ada koordinasi yang lebih baik lagi antara jajaran kesehatan, pendidikan, dan Kementerian Agama yang membawahkan madrasah ataupun pesantren. Jangan sampai Kementerian Kesehatan seolah berjalan sendiri dalam program TTD Rematri sehingga banyak tablet yang dibagikan, tetapi tidak diminum oleh siswi-siswi sekolah.

 

Intervensi spesifik dan sensitif

Program-program pencegahan stunting, kini dikenal dengan istilah intervensi spesifik dan sensitif. Kedua intervensi itu harus dipadukan agar pencegahan masalah stunting sifatnya holistik dan berkelanjutan. Contoh intervensi spesifik ialah imunisasi dan pemberian vitamin A untuk balita, pemberian tablet besi bagi ibu hamil, dan pemantauan 1.000 hari pertama kehidupan (sejak anak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun).

Program Makanan Tambahan (PMT) di posyandu/puskesmas selama ini hanya difokuskan pada balita gizi buruk dan ibu hamil kurang energi kronis (KEK). Tidak ada program makanan tambahan untuk balita stunting.

Intervensi sensitif contohnya ialah intervensi perbaikan kesehatan lingkungan, bantuan jamban sehat, program pengentasan warga dari kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemberdayaan perempuan. Kementerian Pertanian menyelenggarakan Program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), dan beberapa tahun terakhir telah membina Kelompok Wanita Tani untuk memanfaatkan pekarangan, juga mendistribusikan bantuan ternak unggas untuk memberi kemudahan akses pangan keluarga.

Mengingat stunting harus ditanggulangi dan dicegah, maka BKKBN harus membenahi kelemahan-kelemahan program yang selama ini ada, yaitu belum adanya intervensi bantuan gizi langsung khusus untuk balita penderita stunting. Berbagai program, yang kini disebut intervensi spesifik dan sensitif, ibaratnya adalah barang lama kemasan baru.

Program-program tersebut sudah ada sejak lama dan sekarang diberi tambahan label program stunting. Yang harus dilakukan ialah optimalisasi program-program lama itu agar memiliki daya ungkit untuk mencegah stunting bagi generasi yang akan datang.

Mengatasi stunting tidak bisa dengan program yang biasa-biasa saja. Sustainability program, harmoni lintas sektor, dan pembiayaan yang kontinu dengan besaran dana yang siginifikan akan menjadi kunci keberhasilan pemberantasan stunting.

Selain itu, langkah-langkah pemerintah untuk menekan jumlah orang miskin sebenarnya terkait erat dengan pengurangan kasus stunting. Problem kemiskinan terhubung dengan banyak masalah lain, seperti pendidikan penduduk, produktivitas kerja, tersedianya lapangan kerja, dan lain-lain. Dengan demikian, mengurangi jumlah penduduk miskin tetap menjadi PR yang tidak berkesudahan hingga kini.

Pandemi covid-19 yang menyebabkan instabilitas sosial dan ekonomi masyarakat membuat jumlah orang miskin bertambah, dan hal itu mengakibatkan prevalensi stunting berpotensi untuk meningkat.

Baca Juga

MI/DUTA

Diaspora NU dan Upaya Mengekspor Model Keberislaman

👤A Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 🕔Sabtu 17 April 2021, 06:00 WIB
Dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan tersebut, jumlah pemeluk agama Islam saat ini mencapai lebih dari 229 juta...
Dok pribadi

Otsus dan Percepatan Kesejahteraan Papua

👤Frans Maniagasi, Pengamat Politik Lokal Papua 🕔Jumat 16 April 2021, 22:05 WIB
Keprihatinan ini menjadi komitmen Presiden Joko Widodo setelah 15 kali lebih berkunjung ke tanah...
Dok pribadi

Membaca Peta Jalan Indonesia Digital

👤Gantyo Koespradono, Mantan Wartawan dan Pemerhati Sosial Politik   🕔Jumat 16 April 2021, 20:40 WIB
jangan sampai dunia ekonomi digital kelak setelah mapan, yang eksis justru produk UMKM negara-negara...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Maksimalkan Target di Ajang Pramusim

EMPAT tim semifinalis Piala Menpora, yakni PSS Sleman, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSM Makassar, akan memaksimalkan turnamen pramusim sebelum berlanjut ke Liga 1

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya