Islamophobia, Elektabilitas dan Kekuatan Ekonomi Prancis

DUNIA Islam geger, termasuk Indonesia, melihat Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali memainkan isu Islamophobia. Sebagian protes menilainya dari sudut pandang agama, sementara yang lain politik.

Tarek Cherkaoui, Manajer TRT World Research Center, mengutip hasil survei September 2020 tentang tingkat elektabilitas Macron. Data statistik menunjukkan 78% responden menyebut Prancis mengalami kemunduran di era Macron, dan 27% responden menilai kemunduran tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.

Sejarawan Prancis, Dominique Vidal, menjelaskan hasil penelitiannya tentang perkembangan Prancis, yang menurutnya, dari hari ke hari menuju kelompok ekstrimis kanan. Menurut Vidal, ada tiga dimensi yang dominan; retorika, politik, dan praktik. 

Sekalipun wacana Islamophobia bagian dari strategi meningkatkan elektabilitas dirinya pada pemilihan umum yang akan datang, masih menurut Tarek Cherkaoui, menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Respons dunia internasional terhadap Presiden Prancis tersebut menjadi preseden buruk.
 
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyebut Macron membawa Prancis ke arah fasisme. Mussolini dan Hitler merupakan dua figur politisi penganut paham fasisme. Dengan kata lain, Erdogan menempatkan Macron sejajar dengan Hitler dan Mussolini. David A Andelman, jurnalis Amerika, menulis opini kritis di CNN (15/4), yang menyebut Emmanuel Macron sedang berjuang untuk menyaingi Rusia, Tiongkok, dan Amerika sebagai pemimpin dunia.  Salah satu isu kampanye politiknya ialah menyerukan gencatan senjata di Afghanistan, Syiria, Irak dan Yaman.

Andelman mengutip pernyataan yang menunjukkan rasa percaya diri Macron, "Ada lima negara di Dewan Keamanan PBB. Empat di antaranya sudah terkenal." 

Namun, pandangan Tarek Cherkaoui ada benarnya. Ketika Macron sedang berjuang menaikkan harga tawar dirinya di mata dunia, isu Islamophobia yang dimainkan menjadi bumerang. Bukan saja keruntuhan citra politiknya melainkan juga berpotensi menantang perekonomian Prancis.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Agnes von der Muhll berharap negara-negara Timur Tengah tidak memboikot produk-produk Prancis. Muhll menambahkan, "Seruan boikot dan serangan terhadap negara kami dikompori oleh segelintir kelompok radikalis. Itu tidak berdasar dan harus dihentikan."

Dalam hal ini, Prancis memang tampak lebih ketar-ketir bila mendapat balasan di sektor ekonomi dari pada kritik tajam sebagai negara fasis. Sebab, kekuatan boikot produk Prancis akan memperparah sektor perkonomiannya, yang memang sudah terperosok sejak kuartal ke-2 Juli 2019 tahun lalu. Saat itu, Macron hanya mampu meraih pertumbuhan ekonomi 0,2%.

Hemat penulis, di era demokrasi seperti sekarang, kebencian terhadap apa pun dan siapa pun sudah tidak efektif dijadikan instrumen politik, terlebih bila tujuannya adalah kekuasaan dan kemakmuran ekonomi. Isu Islamophobia yang semula ditujukan untuk meningkatkan elektabilitas dirinya akan berakhir sial dan menjadi bumerang bagi perekonomian Prancis yang sudah parah sejak tahun lalu.

Keampuhan kritik 'balasan' dunia Islam terhadap negara sekuler seperti Prancis, terletak pada ketepatan diagnosa persoalan. Islamophobia Macron tidak 'organik', melainkan sepenuhnya politik ekonomi.

Strategi boikot produksi-produk Prancis di dunia Islam jauh lebih dikhawatirkan, karena akan menghambat pertumbuhan ekonominya di satu sisi. Di sisi lain akan menghalangi ambisi Prancis duduk sejajar seperti Rusia, Tiongkok dan Amerika sebagai negara-negara pemimpin dunia.

Menimbang sikap Indonesia
Publik Indonesia terlanjur ikut serta dalam mengkritik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersikap serupa dengan pemimpin negara muslim lainnya, menilai Macron tidak mampu menerapkan prinsip toleransi beragama. MUI juga mendesak pemerintah untuk memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Sementara politisi senior Partai Gerindra, Fadli Zon menilai Macron pemimpin negara fasis.

Artinya, Indonesia sudah cukup jauh terlibat dalam permainan politik Prancis, yang oleh Macron diarahkan untuk dibawa ke pentas global. Kekuatan kritik ini bukan saja bernuansa agama, melainkan juga berpotensi terkait dengan sektor ekonomi. Pada Januari 2020, Prancis yang diwakili Duta Besar Oliver Chambard mengatakan bahwa Indonesia benar-benar pasar prioritas bagi produk-produk Prancis. 

Niatan baik pemerintah Prancis tentu disambut hangat pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menawarkan 41 proyek besar senilai US$439,98 miliar kepada para pengusaha Prancis. Mengingat Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, kekuatan politis ekonomi pemerintah Indonesia sangat besar. Sudah pasti pemerintah Prancis tidak akan mau kehilangan dua kali pangsa pasarnya, setelah negara-negara Islam di Timur Tengah. 

Momentum ini harus diambil dan dimanfaatkan Indonesia, sebagai salah satu wujud kepedulian negara ini pada perdamaian dunia dan Islam rahmatan lil alamin.