Menuju Bahan Bakar Nabati Ekonomis saat Pandemi

DUNIA energi merespons pandemi ini dengan berbagai cara yang berbeda.

Chevron, raksasa minyak dan gas bumi (migas) asal San Ramon, California, AS, pada 20 Juli 2020 merespons pandemi covid-19 dengan mengakuisisi Noble Energy dengan transaksi sebesar US$5 miliar, perusahaan migas yang memproduksi 925 juta cubic feet per hari gas alam pada 2019.

Gas alam memegang peran penting sebagai energi transisi (energi dan listrik dari hidrokarbon berantai pendek).

BP, sebuah perusahaan multinasional migas yang berkantor pusat di London, pada 4 Agustus 2020 mengumumkan perubahan mendasar dari international oil company menjadi integrated energy company (IEC). #BP berencana mengurangi 40% porsi migas, melipatgandakan investasi pada energi berkarbon rendah hingga sebesar US$5 miliar per tahun.

Lalu, memperbesar porsi listrik dari energi terbarukan hingga mencapai 50 GW, meningkatkan produksi hidrogen dan memproduksi bahan bakar nabati hingga mencapai 100 ribu barel per hari. Bagaimana Indonesia merespons pandemi ini?

Jika kita perhatikan semua respons itu, kita dapat merangkumnya menjadi beberapa kriteria pemilihan strategi dalam merancang ulang energi nasional di saat pandemi. Antara lain penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, ketersediaan SDA, ketersediaan infrastruktur, dan keekonomian. SDA yang masih melimpah di Tanah Air adalah minyak nabati dan sampah biomassa. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menekankan dana dukungan untuk program FAME biodiesel B-30 dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) (BKF, 13 Mei 2020).

Di saat pandemi covid-19 ini, dengan menurunnya kebutuhan dunia akibat mobilitas manusia yang terbatas, harga minyak bumi turun drastis.

Akibatnya selisih harga solar dengan CPO menjadi semakin lebar. Ini berarti produksi biodiesel membutuhkan subsidi, yang pada awalnya disuntik Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Selama ini, program biodiesel B-30 didukung dana BPDPKS dan akan didukung APBN, khususnya untuk menyubsidi selisih antara harga indeks pasar (HIP) solar dengan HIP bahan bakar nabati (BBN).

Dengan selisih HIP BBN dengan HIP solar yang semakin lebar, semakin besar pula subsidi yang dibutuhkan program B-30. Lantas bagaimanakah caranya agar produksi biodiesel B-30 ini dapat ekonomis?

Pertanyaan ini menjadi semakin penting mengingat selain biodiesel, minyak kelapa sawit juga dapat diolah menjadi diesel hijau (green diesel) dan bensin hijau (biogasoline).

Pertamina pada Juli 2020 lalu juga sukses memproduksi diesel hijau (dinamakan D-100) dari refined, bleached, and deodorized palm oil (RBPO), dengan proses hydrodeoxygenation.

Suplai bahan baku minyak sawit yang murah sangat diperlukan.

Kilang nabati terintegrasi

Secara nasional, Indonesia memproduksi crude palm oil sebesar 47 juta ton pada 2019. Sebagian besar untuk alokasi ekspor, dengan 16,7 juta ton dikonsumsi di dalam negeri. Yang menarik, 49% dari konsumsi dalam negeri diperuntukkan produksi biodiesel (Gapki).

Beberapa langkah strategis diperlukan untuk memperbaiki keekonomian program biodiesel B-30 dan produksi diesel hijau (D-100) oleh Pertamina, antara lain dengan membuat kilang nabati yang terintegrasi agar dapat memaksimalkan profit margin dari produksi BBN dengan bahan baku minyak nabati yang lebih murah, tanpa mengurangi harga beli tandan buah segar (TBS) sawit dari petani.

Diharapkan, agar tidak memberatkan keuangan negara, bentuk dukungan pemerintah bukan lagi subsidi, melainkan sebuah dukungan untuk integrasi hulu-hilir, dengan melihat industri sawit sebagai kilang nabati terintegrasi. Tidak lagi terpisah, antara petani kebun, pabrik kelapa sawit, swasta produsen biodiesel, dan Pertamina sebagai BUMN energi yang memiliki jaringan luas distribusi BBN.

Integrasi hulu-hilir di produksi BBN ialah strategi jangka pendek. Untuk jangka panjang, diperlukan pembuatan kebun energi yang akan menghasilkan minyak nabati pangan dan nonpangan (energy crops) yang akan menjamin pasokan sumber biohidrokarbon untuk Indonesia.

Di dalam pembuatan industri BBN yang terintegrasi, dibutuhkan pula pabrik kelapa sawit (PKS) yang lebih sesuai dengan kebutuhan BBN, misalnya dengan modifi kasi unit sterilisasi dengan steam yang digunakan untuk memproduksi minyak sawit untuk pangan.

Pada sebuah sistem yang terintegrasi, hilirisasi kelapa sawit tidak hanya menghasilkan BBN, tapi juga oleokimia dan pengolahan sampah untuk energi. Pengolahan sampah padatan (cangkang sawit dan tanda kosong) dan limbah cair dari PKS, juga bermanfaat untuk kemandirian energi dan memperbaiki keekonomian BBN.

Saat ini, cangkang sawit (palm kernel shell) banyak dicari negara maju seperti Jepang dan Korea. Tentunya, dengan impor liquefi ed petroleum gas yang saat ini antara 70% dan 80%, cangkang sawit ini perlu digunakan juga di RI untuk kebutuhan memasak dan kebutuhan energi lain di dalam negeri.

Untuk menunjang pemanfaatan bahan bakar padat ini, diperlukan program kompor biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi. Dengan keadaan geopolitik dunia yang semakin tidak menentu (uncertain) dan mudah berubah (volatile), diperlukan usaha serius untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi: minyak mentah, bensin, dan liquefied petroleum gas, guna membantu pemulihan energi nasional.

Selain cangkang sawit, limbah cair dari pabrik sawit (palm oil mill effl uent/ POME) yang diolah menjadi biogas juga berpotensi mengurangi impor liquefi ed petroleum gas dan BBM. Negeri tetangga Thailand, misalnya, sudah mulai mengolah biogas menjadi compressed natural gas atau biasa disebut sebagai bio-CNG untuk bahan bakar gas (BBG).

Resesi dan penciptaan lapangan kerja

Selama pandemi ini, diperkirakan keuntungan sekitar US$1 triliun hilang dari sektor migas dunia. Akibatnya, beberapa investor sudah menarik diri dari Indonesia. Shell mundur dari pengembangan Blok Migas Masela di Laut Arafuru, Maluku.

Shell sebelumnya memiliki 35% saham pada investasi yang diperkirakan mencapai US$20 miliar. Kemudian, Chevron juga mundur dari investasi laut dalam (IDD) Gendalo-Gehem. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat volume hidrokarbon yang diproduksi di dalam negeri mencukupi, termasuk di dalamnya bahan bakar nabati yang harus bertambah untuk menutup penurunan produksi minyak bumi.

Selain untuk menjamin pasokan hidrokarbon di dalam negeri, bioenergi juga memiliki peran strategis untuk menciptakan lapangan kerja. International Renewable Energy Agency (Irena) mencatat peran stategis produksi biofuel dalam menciptakan lapangan pekerjaan dimulai dari petani di kebun sawit, pekerja di pabrik kelapa sawit dan produksi BBN, serta pekerja di semua rantai distribusi BBN.

Sektor ini menyerap paling banyak pekerja jika dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lain seperti tenaga air (hydropower) dan tenaga panas bumi (geothermal energy). Pandemi ini membuat banyak anak bangsa kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi, angkatan kerja baru pada 2020 ini yang terancam mendapatkan pekerjaan pertama mereka setelah lulus sekolah/ universitas. Sektor bioenergi ini berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Selain ini, perhatian yang lebih pada sektor bioenergi juga akan memperkuat SDM di sektor pertanian.

Bappenas mencatat, jumlah petani di Tanah Air terus menurun, dari tahun ke tahun (Bappenas, 2016). Programprogram nasional di bidang bioekonomi akan mampu berkontribusi pada keta hanan energi dan pangan dalam membantu pemulihan ekonomi nasional.