Solusi Hindari Jalan Buntu Pendidikan agar tidak Ambyar

"DEAR Ibu Guru Tercinta. Untuk mencegah keretakan hubungan antara saya dan anak saya, maka dengan ini saya menyatakan menyerah main guru-guruan. Saya tidak ada bakat menjadi guru."

Itu adalah kata-kata (tulisan tangan) yang tertuang dalam selembar kertas dan fotonya tersebar ke grup-grup WhatsApp (WA) pekan lalu. Penulisnya mengaku "Bunda anak-anak yang sudah mulai hipertensi." Sang bunda khawatir jika ia tetap menjadi 'guru' di saat belajar di rumah terus dilanjutkan, maka yang terjadi bukan kegiatan belajar mengajar, melainkan 'hajar menghajar'. 

Lucu? Terlepas itu serius atau gurauan, menurut saya, itulah realita yang dihadapi para orang tua murid ketika proses belajar mengajar berlangsung di rumah selama masa pandemi covid-19. Sebenarnya itu pula wujud miniatur persoalan pendidikan kita. 

Pendidikan (baca; proses belajar mengajar) di negeri ini tampaknya masih akan terus berlanjut, entah sampai kapan, meskipun presiden dan menteri pendidikannya berganti-ganti. Berusaha mewujudkan program kerjanya (menciptakan SDM unggul), di masa pemerintahannya untuk kali yang kedua, Presiden Joko Widodo menunjuk anak muda, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan lewat kiprah Nadiem, dunia pendidikan, khususnya peserta didik bisa menyongsong dan memasuki era digital, tidak kecuali para guru.

Masa pandemi covid-19 sebenarnya 'peluang' bagi dunia pendidikan kita untuk mengukur sampai sejauh mana para peserta didik- juga guru- beradaptasi dengan teknologi informasi. Fakta membuktikan ternyata banyak siswa, juga guru, yang gagap dengan teknologi informasi di saat pandemi covid-19 'memaksa' para murid harus belajar di rumah. Tak cuma itu, infrastruktur (jaringan internet) di negeri ini ternyata juga belum merata.

Tidak berlebihan jika Hamid Muhammad, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Kemendikbud RI yang pernah menjabat Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI 2015-2020, berterus terang bahwa pandemi covid-19 bakal menurunkan kualitas pendidikan kita, baik di tingkat dasar, maupun tinggi, terutama di daerah.

Masalah lain
Dalam situasi seperti itu, sosok Nadiem pun menjadi sorotan, seolah ia tidak berdaya menghadapi karut marut (maaf) dunia pendidikan kita. Belum lagi masalah satu beres, muncul lagi 'masalah' lain tatkala Nadiem meluncurkan Program Organisasi Penggerak (POP) pendidikan.

POP adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Program Organisasi Penggerak pada fase pertama (2020 sampai 2022) dilaksanakan dengan persyaratan dan ketentuan khusus. Peserta harus mendaftar secara daring. Nah, ketentuan seperti itulah yang membuat organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)- ketiga organisasi ini selama ini sudah bergerak di bidang pendidikan- agak keberatan. Sang menteri dianggap tidak menghargai dedikasi ketiga ormas itu di dunia pendidikan, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Singkat cerita, mereka mengundurkan diri ikut POP. Meskipun Nadiem sudah mengajukan permohonan maaf, PGRI dan lembaga pendidikan NU, sampai artikel ini saya tulis, tetap mundur. Organisasi para guru bahkan minta POP tahun ini ditunda.

POP adalah 'kerikil' dalam dunia pendidikan saat di mana sektor ini berada dalam sekumpulan batu besar yang kerap menjadi batu sandungan. Dilatarbelakangi realita itu pulalah mengapa Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan DPP Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis, merasa perlu mengadakan webinar di rumah dinas Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, pekan lalu. 

Webinar dimaksudkan guna memetakan jalan pendidikan nasional agar dunia pendidikan kita ke depan bisa on the track dalam menghasilkan SDM unggul. Semudah itukah? Ternyata tidak. Ini kesimpulan saya setelah mengikuti diskusi yang berlangsung selama tiga jam tersebut.

Mendengar apa yang disampaikan para pembicara, saya bisa menarik benang merah: ternyata begitu kompleksnya masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Masalah yang dihadapi abadi. Tak bisa diselesaikan satu dua tahun, apalagi hanya lewat seminar demi seminar.

Apa yang saya tulis di sini adalah 'rekaman' dari apa yang disampaikan para nara sumber, yang menurut saya, memiliki wawasan dan kompetensi di bidang pendidikan. Seperti yang disampaikan Hamid Muhammad, Ketua DPP Partai NasDem Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu strategis Dr Suyoto, mengungkapkan dengan nada bergurau bahwa kita layak berterima kasih kepada covid-19.

Pasalnya gara-gara virus ini, kita akhirnya menjadi tahu dengan jelas dan tegas begitu ruwetnya pendidikan kita, baik menyangkut kurikulum, infrastruktur pendidikan, organisasi pendidikan, kualitas anak didik, guru, dan lain-lain.

Dia mengajak kita fokus kepada tujuan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Menurut dia, pendidikan adalah modal sosial untuk masa depan masyarakat (bangsa) yang lebih baik.

Dalam situasi seperti ini, Suyoto coba memberikan solusi, anak-anak perlu dibiasakan hidup agar bisa beradaptasi dengan situasi, meskipun situasi saat ini diakui atau tidak membuat kita tidak happy. Benar, pendidikan harus bisa menghadirkan masa depan yang lebih baik, bukan malah surut ke belakang. Pendidikan harus bisa memperbaiki kualitas kehidupan. 

Butuh implementasi
Konkretnya, seperti yang diungkapkan Suyoto, di masa-masa sulit ini, ibarat kisah dalam film, kita membutuhkan pahlawan yang tetap hidup, bukan pahlawan yang akhirnya mati. Peserta didik harus bisa beradaptasi dengan situasi supaya bisa keluar sebagai pemenang.

Semudah itukah? Ternyata, lagi-lagi jawabnya tidak. Setidaknya ini hasil permenungan saya setelah mendengar pemaparan para pembicara dalam diskusi virtual tersebut.

Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Dr Kasiyarno, mengungkapkan konsep pendidikan kita memang bagus-bagus. Tapi implementasinya di lapangan tak sesuai dengan konsep. Ia menyebut POP yang belakangan ramai dibicarakan itu seraya menjelaskan tanpa banyak berteori bahwa Muhammadiyah membangun sekolah di Sambas, persisnya di tengah hutan. 

Menurut Kasiyarno, konsep 'merdeka belajar' yang digagas Nadiem Makarim juga bukan konsep baru, sebab KH Achmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara sudah mengusung konsep itu. Maka beralasan jika Direktur Eksekutif Sekolah Sukma Bangsa Aceh, Ahmad Baidowi, mengingatkan Mendikbub Nadiem Makarim sebelum melempar gagasannya ke publik, sebaiknya dikaji lebih dulu oleh litbang kementerian yang dipimpinnya.

Namun, dari sekian banyak konsep pendidikan yang digagas oleh para menteri sebelumnya, Baidowi mencatat yang paling penting adalah peruntukan anggaran pendidikan. Harus jelas. Kalau kita bicara desain pendidikan, semua menteri pendidikan, siapa pun itu, memang lihai. Persoalannya adalah bagaimana mendeliverykannya, karena delivery inilah, yang menurut Baidowi, masih memunculkan masalah.

Delivery membutuhkan prosedur dan pendanaan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini dinilai Baidowi tidak terdelivery dengan baik. Bahkan salah sasaran. Kalau prosedur pendanaan ini tidak dikaji ulang, sebaik apa pun konsep pendidikan, semuanya akan ambyar.

Perlu DOS
Siapa yang bisa menjamin Dinas Pendidikan dan kepala sekolah tidak bermain mata dalam pemanfaatan BOS? Baidowi mengusulkan agar basis prosedur dan pendanaan BOS yang selama ini untuk siswa diganti dengan DOS (Dana Operasional Sekolah). Pasalnya, setiap sekolah punya prioritas program yang berbeda-beda. Karena itu jika pemerintah mau melakukan revolusi mental, prioritas prosedur dan pendanaan mesti dibenahi dulu. Kalau tidak ya siap-siap ambyar.

Agar pendidikan kita tidak semakin ambyar, apa yang diingatkan Saur Hutabarat, wartawan senior, layak kita simak dan renungkan. Apa yang disampaikan Saur sejalan dengan rasa putus asa bunda yang mengaku tensinya sudah tinggi di awal tulisan ini. Ia menyimpulkan bahwa sejarah kebijakan pendidikan kita selama ini terputus-putus, bahkan retak-retak. Di matanya, guru punya peran penting yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa di masa depan.

Setiap orang- apalagi peserta didik- berhak atas guru yang unggul (profesional). Masalahnya, menurut dia, profesi guru selama ini belum dianggap sebagai pekerjaan yang didambakan atau dipilih oleh masyarakat Indonesia.

Ke depan profesi guru harus dijadikan dambaan bagi siapa pun sebagai lapangan pekerjaan. Konsekuensinya tentu, negara harus siap memberikan gaji yang tinggi. Paling tidak dalam empat tahun ke depan di masa pemerintahan Presiden Jokowi, hal ihwal profesi guru harus dibenahi. Sebab kalau tidak, begitu pesan Saur, percuma! Kita hanya akan memetakan pendidikan dan jalan yang kita petakan ternyata buntu.

Guru sesungguhnya profesi yang amat terhormat, bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Keluhan orang tua murid di awal tulisan ini membuktikan bahwa guru adalah pahlawan yang harus diberi penghargaan (tanda jasa), bukan sekadar pengabdian.