Menjaga Pintu Gerbang Ketahanan Nasional

PENYEBARAN virus covid-19 masih terus berlangsung di berbagai belahan dunia dan bahkan WHO sendiri menyatakan bahwa jumlah kasus harian menunjukkan tren yang terus meningkat. Kondisi itu tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Jumlah kasus justru mengalami kenaikan walaupun di beberapa daerah menunjukkan angka penurunan.

Dahsyatnya pengaruh pandemi ini telah berhasil menembus dua pintu gerbang ketahanan nasional yang selama ini jarang terjadi dalam waktu yang begitu cepat.

Pada tahap awal, pandemi ini hanya menularkan penyakit dari manusia ke manusia. Namun, karena penyebarannya sangat cepat dan banyak korban berjatuhan, lahir krisis kesehatan.

Mengingat begitu dahsyatnya krisis kesehatan itu, dalam waktu yang singkat pandemi telah berhasil menembus pintu gerbang yang kedua, yaitu munculnya krisis ekonomi.

Apabila kedua krisis itu tidak dapat ditangani dengan baik, bukan sesuatu yang mustahil jika menembus pintu ketahanan nasional yang ketiga, yaitu krisis politik atau bahkan menjadi krisis keamanan sebagai palang pintu yang terakhir.

Dua pintu gerbang ketahanan nasional sudah dapat dilalui pandemi ini. Karena itu, kita harus menjaga dan mempertahankan ketahanan nasional kita agar pintu gerbang yang ketiga dan seterusnya dapat menahan gempuran pandemi itu.

Ketahanan politik

Krisis kesehatan dan ekonomi yang terjadi saat ini perlu ditangani dengan serius dan cepat supaya tidak berpotensi menjadi krisis politik yang berimbas pada masalah sosial di masyakat. Oleh karena itu, seluruh aparat pemerintah haruslah memiliki satu suara dan satu tindakan dalam mengatasi pandemi ini.

Di lapangan, terlihat sekali bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih belum sinkron dan saling mendukung dalam menangani pandemi ini.

Begitu halnya dengan hubungan koordinasi di antara instansi pemerintah yang bersifat horizontal, terkesan masih ada kebijakan yang bertentangan satu sama lain dan belum saling melengkapi.

Untuk itulah, perlu ada leadership yang kuat, baik dari pimpinan pemerintahan di pusat maupun di daerah agar penanganan pandemi ini dapat diselesaikan dengan cepat melalui koordinasi yang baik.

Selanjutnya, beberapa pakar menengarai bahwa masalah otonomi daerah juga menjadi salah satu pemicu lemahnya koordinasi dalam penanganan pandemi ini. Salah satu alasannya penanganan masalah kesehatan sudah menjadi kewenangan dari otonomi daerah, sesuai bunyi Pasal 12 UU No 23/2014. Akibatnya pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh mengatasi pandemi ini. Karena itu, tidak jarang mereka membuat kebijakan tersendiri yang justru berlawanan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, perlu suatu terobosan baru, bagaimana kehadiran otonomi daerah itu dapat mempercepat penanggulangan covid-19.

Ketahanan ekonomi

Ujian terhadap ketahanan ekonomi saat ini sepertinya lebih dahsyat jika dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi 1998 dan 2008 yang lalu. Survei terkini yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 84% masyarakat menilai kondisi ekonomi saat ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Untuk itu, roda ekonomi harus segera digerakkan melalui berbagai paket stimulus ekonomi. Pelonggaran kebijakan baik fi skal maupun moneter, subsidi terbatas ke berbagai sektor usaha yang strategis, serta peningkatan jaring pengaman sosial.

Namun demikian, yang menjadi tantangan terbesar ialah ketersediaan anggaran yang cukup dari pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian dalam jangka panjang, apabila krisis ini berjalan lama tanpa ketidakpastian kapan berakhirnya.

Baik badan usaha milik pemerintah maupun sektor usaha swasta, khususnya pelaku UMKM, juga tidak bisa diharapkan terlalu banyak untuk segera menggerakkan roda perekonomian. Itu disebabkan sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan likuiditas.

Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membuat dan merumuskan road map baru dalam bentuk strategi pemulihan ekonomi nasional beserta tahapan target-target yang akan dicapai.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan pemerintah di dalam road map itu ialah meningkatkan investasi dan penerapan ekonomi digital. Road map itu nantinya akan dipakai sebagai acuan dan pedoman bagi semua pihak untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang terkena dampak krisis ekonomi sebagai akibat covid-19.

Ketahanan sosial

Masalah pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, khususnya kebutuhan pangan, menjadi isu mendesak yang harus diprioritaskan, segera diselesaikan dalam jangka pendek. Kegagalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di saat krisis berpotensi menimbulkan efek domino dalam wujud krisis politik dan keamanan yang jauh lebih parah.

Untuk jangka pendek, paket stimulus sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan solusi yang bagus. Namun demikian, kelangsungan program BLT ini dalam jangka panjang masih belum dapat dipastikan karena bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengagendakan penyusunan program jaminan sosial nasional yang bersifat permanen. Dengan demikian, dalam baik situasi normal maupun kondisi krisis terdapat program jaminan sosial yang jelas bagi masyarakat baik miskin maupun yang terdampak krisis.

Masalah kedisiplinan masyarakat juga menjadi ancaman serius dalam menghadapi pandemi ini. Fakta di lapangan menunjukkan protokol kesehatan belum sepenuhnya dipatuhi dan dilaksanakan. Masyarakat masih banyak yang tidak memakai masker di tempat umum dan seringnya penolakan untuk mengikuti tes massal yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah merupakan contoh nyata di lapangan.

Kurangnya kedisiplinan masyarakat itu menjadi persoalan yang serius di saat pandemi. Karena itu, tidaklah mengherankan jumlah korban covid-19 terus mengalami peningkatan. Persoalan kedisiplinan masyarakat menjadi tugas yang berat bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Jadi, diperlukan suatu program dan metode yang tepat untuk mengatasinya.

Ketahanan keamanan

Bertambahnya jumlah pengangguran dan masyarakat miskin dalam waktu yang sangat singkat membuat pemerintah kewalahan mengatasi nya. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dapat memicu gangguan keamanan dan ancaman ketertiban masyarakat yang bisa tereskalasi menjadi krisis politik dan sosial yang lebih besar.

Menurut catatan Polri, selama lima bulan pandemi berlangsung, ternyata angka kriminalitas menunjukkan kenaikan sebesar 7%. Faktor ekonomi ditengarai sebagai salah satu pemicu utama.

Oleh sebab itu, ketahanan keamanan yang terbaik harus dimulai terlebih dahulu dengan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Peluang terjadinya gangguan dan ancaman kamtibnas menjadi semakin berkurang apabila sebagian besar masyarakat Indonesia sudah hidup makmur dan sejahtera.

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi