Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat terancam mengalami resesi ekonomi. Kabarnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat jadi indikasi situasi buruk tersebut bakal terjadi. National Association of Business Economics menyebutkan, perlambatan ekonomi di Amerika Serikat bakal berlangsung dalam dua tahun. Perlambatan tersebut dimulai dari 2019 dengan pertumbuhan ekonomi 2,4%. Kemudian, menurun pada 2020 menjadi 2%. Gejala resesi ekonomi di Amerika Serikat juga diperkuat dengan adanya inversi yield obligasi.
Seperti diberitakan CNBC, yield obligasi tenor tiga bulan di Amerika Serikat lebih tinggi ketimbang yield obligasi tenor 10 tahun. Jika Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi, dampak buruknya bisa terasa ke mana-mana, termasuk Indonesia.
Hal ini dapat memicu IHSG terkoreksi lagi seperti yang terjadi tahun 2008, yang membuat ekonomi Indonesia terkena dampak negatifnya. Bicara soal resesi ekonomi, tidak hanya sekali ini terjadi di Amerika Serikat. Sudah beberapa kali Amerika Serikat diterpa badai resesi. Dalam catatan yang dihimpun Investopedia, ada 33 resesi yang pernah terjadi di Amerika Serikat sejak 1854. Secara umum resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang negatif selama dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun. Secara khusus National Bureau of Economic Research (NBER) suatu lembaga yang publikasinya dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan, definisi resesi adalah penurunan signifikan yang terjadi pada aktivitas ekonomi selama beberapa bulan. Seperti pertumbuhan PDB, pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat produksi, dan penjualan.
Konflik Dagang Amerika dan Tiongkok
Dengan mengacu pada data historis, maka diprediksikan bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi di tahun 2020. Penyebab utamanya adalah kebijakan pemotongan pajak bagi korporasi yang diambil oleh Presiden Donald Trump dan kenaikan suku bunga The Fed. Sumber pendapatan utama bagi pemerintah AS berasal dari pajak. Dalam rangka memenuhi janji kampanyenya, Presiden Donald Trump membuat kebijakan pemotongan pajak bagi korporasi hingga 50% yang menyebabkan laba bersih perusahaan dan pertumbuhan ekonomi meningkat.
Namun sisi negatifnya adalah sumber penghasilan negara berkurang sehingga harus ditutup dengan menerbitkan obligasi (meminjam uang) dalam jumlah yang semakin besar. Kondisi ini terjadi pada saat bersamaan dengan kenaikan suku bunga The Fed dan perang dagang dengan Tiongkok. Akibatnya investor menjadi lebih berhati-hati. Pemberian pinjaman (pembelian obligasi AS), walaupun dilakukan, investor cenderung memilih jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Serta meminta imbal hasil yang lebih tinggi.
Hal inilah yang menyebabkan selisih yield 10 tahun dan 2 tahun mendekati nol atau bahkan berpotensi negatif. Kondisi ini bisa saja membuat kebijakan bank sentral AS pada tahun 2019 berubah. Jika suku bunga tetap naik secara agresif, maka terjadinya resesi akan semakin cepat. Untuk itu, suku bunga AS pada tahun mendatang bisa naik kurang dari 3 kali dan sangat mungkin akan turun pada akhir tahun.
Resesi di Amerika Serikat dapat berdampak terhadap stabilitas makro dalam negeri. Sebagaimana diketahui, pergerakan rupiah secara umum dipengaruhi dua faktor yaitu faktor fundamental dan faktor sentimen. Bagi Indonesia, hal ini menjadi berita positif karena tekanan bagi Bank Indonesia akan semakin berkurang untuk menaikkan BI Rate. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2018. Nilai tukar yang kuat atau paling tidak stabil di kisaran Rp14.000 – Rp15.000 akan berdampak positif terhadap kinerja saham, obligasi dan reksa dana. Secara historis, pada tahun politis kinerja investasi juga cenderung baik.
Lesunya Ekspor Indonesia
Stabilitas makro Indonesia juga dapat terdampak oleh panasnya suhu gencatan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Diprediksi, pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat turun. Padahal, Tiongkok, Jepang dan AS adalah tiga negara terbesar ekspor Indonesia. Risiko turunnya pertumbuhan ekspor Indonesia ini tentu perlu untuk dimitigasi.
Salah satu langkah mitigasi yang penting untuk ditempuh adalah memperluas kekuatan ekspor ke pasar negara-negara lain lewat perjanjian dagang yang saling menguntungkan. Strategi ini membuat Indonesia memiliki banyak opsi untuk mempertahankan pertumbuhan ekspor jika terjadi goncangan ekonomi di salah satu negara yang dituju.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor September 2019 mencapai US$14,10 miliar atau turun 1,29% dibandingkan dengan Agustus 2019. Penurunan ekspor September 2019 terjadi karena adanya penurunan ekspor migas dan nonmigas. Ekspor migas turun 5,17% menjadi US$0,83 miliar, sedangkan ekspor nonmigas turun 1,03% menjadi US$13,27 miliar. Situasi global masih diliputi ketidakpastian karena perang dagang masih berlangsung dan harga komoditas masih berfluktuasi. Secara kumulatif dari Januari-September 2018, total ekspor mengalami penurunan 8,0% (yoy). Sedangkan Agustus-September, ekspor tercatat US$124,17 miliar. BPS menyatakan, ekspor migas turun 5,17% (mtm), sedangkan secara (yoy), turun 37,13%.
Jika dibandingkan dengan Agustus 2019, nilai ekspor pertanian turun 5,27% (mtm), dan secara (yoy) turun 12,14%. Untuk industri, secara (mtm), turun 3.51% dan secara (yoy) turun 0,44%. Penurunan terjadi untuk komoditas ekspor logam dasar mulia, pakaian jadi dari tekstil, peralatan listrik, dan kendaraan bermotor roda empat. Untuk industri pengolahan, ekspor secara (mtm) turun, 3,51%, dan secara (yoy) turun 0,44%. Untuk ekspor pertambangan dan lainnya cenderung naik menjadi 13,03% tetapi secara (yoy) masih mengalami penurunan sekitar 14,82%. Sebelumnya, sejumlah ekonom masih memprediksi neraca perdagangan September 2019 akan mencatatkan defisit akibat melemahnya permintaan dari Tiongkok sebagai dampak perang dagang dan peraturan relaksasi impor barang modal dari Kementerian Perdagangan.
Pemberian insentif terhadap industri hulu yang memiliki orientasi ekspor juga dapat menjadi opsi mitigasi yang patut dipertimbangkan. Keringanan pajak, pemangkasan kepabeanan, dan kemudahan investasi adalah beberapa hal yang dapat diterapkan untuk menjalankan langkah mitigasi dimaksud. Langkah mitigasi ini penting untuk dapat menjaga agar tidak terjadi defisit neraca perdagangan. Dengan demikian, diharapkan pergerakan ekonomi Indonesia tetap dapat melaju kencang meski berada di tengah perlambatan ekonomi mitra utama ekspor.
DUA sekutu utama Amerika Serikat (AS) di Eropa, Polandia dan Italia memutuskan tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Teheran tak akan tunduk pada tuntutan berlebihan AS terkait program nuklir, di tengah negosiasi dan meningkatnya ketegangan kawasan.
Menteri Energi AS Chris Wright sebut hubungan AS-Venezuela akan berubah drastis pasca penangkapan Nicolas Maduro. Fokus pada reformasi minyak dan kerja sama energi.
Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri KTT perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang akan digelar di Amerika Serikat pekan depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan lawatan ke AS pada 19 Februari 2026, termasuk rencana penandatanganan kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved