Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
ATLET para angkat berat putri Indonesia Ni Nengah Widiasih menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menpora Zainudin Amali setelah resmi dilantik menjadi PNS di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
"Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menpora Amali atas penghargaan ini. Diangkat sebagai PNS ini saja sudah merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kami," kata Ni Nengah Widiasih dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Minggu (14/8).
Ni Nengah Widiasih merupakan bagian dari 193 atlet yang resmi dilantik Menpora Zainudin Amali menjadi PNS di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (10/8). Dari jumlah tersebut 57 di antaranya merupakan atlet disabilitas.
Baca juga: Meski Cedera Bahu, Ni Nengah Sumbang 2 Emas dan Ukir Rekor Baru
Meski sudah dilantik menjadi PNS, atlet kelahiran Karangasem, Bali ini bertekad masih tetap menjadi atlet, untuk mengejar mimpi-mimpinya termasuk bisa tampil di Paralimpiade 2024 Paris mendatang.
"Saya sendiri masih tetap menjadi atlet, tetap fokus latihan. Saya masih ingin terus mengejar mimpi dan masih latihan di pelatnas. Masih banyak ke depan kualifikasi-kualifikasi yang akan diikuti untuk persiapan bertanding di Paralimpiade Paris," kata Widi.
"Kalau di tahun ini kualifikasi saya sudah cukup, mungkin yang terdekat di awal tahun depan yaitu World Championship di Dubai dan masih ada kualifikasi-kualifikasi yang lainnya," tambah atlet kelahiran 12 Desember 1992 itu.
Menurut dia, apa yang dilakukan saat ini diharapkan biasa menjadi contoh dan motivasi bagi juniornya yang saat ini berjuang untuk menorehkan prestasi baik di tingkat level nasional maupun internasional.
Sementara itu, Menpora Zainudin Amali mengatakan pengangkatan atlet menjadi PNS ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dan Presiden Joko Widodo.
Adanya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dipayungi Perpres Nomor 86 Tahun 2021, dan juga Undang Undang No. 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, kata Amali, menempatkan para atlet disabiltas dan non-disabilitas setara alias tidak ada perbedaan.
"Para atlet disabilitas dan non-disabilitas mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi PNS di Lingkungan Kemenpora. Ini adalah komitmen pemerintah dan presiden. Semoga terus terjaga komitmen ini dan kami kawal untuk merealisasikannya," kata Amali.
Selain Ni Nengah Widiasih, atlet disabilitas yang diangkat jadi PNS di antaranya Jaenal Aripin (para-atletik), Suryo Nugroho (para-bulu tangkis), Hafizh Briliansyah (para-bulu tangkis), Khalimatus Sadiyah (para-bulu tangkis). (Ant/OL-1)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved