Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
LEWIS Hamilton, Kamis (26/11), menyerukan agar Formula 1 mengambil langkah yang tegas mengenai masalah hak asasi manusia di negara-negara yang menjadi venue balapan jet darat itu.
Berbicara menjelang GP Bahrain, akhir pekan ini, Hamilton mengatakan dirinya ingin melihat perubahan kebijakan di tubuh Formula 1.
GP Bahrain batal digelar pada 2011 seiring digerlanya demonstrasi Arab Spring.
Baca juga: Bos Haas Puji Performa Tim pada Musim ini
"Masalah HAM di sejumlah tempat yang kami datangi adalah masalah besar yang terus terjadi," kata Hamilton.
"Saya rasa, tahun ini, memperlihatkan bahwa bukan hanya kita, namun olahraga secara keseluruhan, bisa menggunakan pengaruhnya untuk mendesak terjadinya perubahan."
"Kita, kemungkinan besar, adalah satu-satunya cabang olahraga yang melakukan perjalanan ke banyak negara. Karenanya. kita harus berbuat lebih," imbuhnya.
Pembalap Mercedes itu mengaku dirinya menerima surat dari 17 organisasi, termasuk Insitut HAM dan Demokrasi Bahrain (BIRD).
BIRD mengatakan surat itu mendesak Formula 1 untuk mencari keadilan untuk korban pelanggaran HAM terkait GP Bahrain, melindungi hak demonstran, dan memastikan HAM para pekerja Formula 1 dilindungi seiring memburuknya kondisi perlindungan HAM di Bahrain.
Hamilton mengaku dirinya belum sempat membaca dengan tuntas surat yang diterimanya itu.
"Saya harus mengambil waktu, dalam beberapa hari ke depan, untuk membaca dengan seksama surat itu," tegas Hamilton.
Hamilton menjadi pendukung kesetaraan, kesejajaran, dan HAM dalam beberapa tahun terakhir. (AFP/OL-1)
KemenHAM menegaskan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI harus dievaluasi agar tak terulang
Semangat KUHAP baru adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, hak korban, dan hak tersangka secara proporsional.
Pahami 10 butir Sila Kedua Pancasila sesuai TAP MPR No. I/MPR/2003 dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dunia digital tahun 2026.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Mafirion, mengkritik kebijakan penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI berpotensi melanggar ham
Liam, 5, dan ayahnya akhirnya dibebaskan dari pusat penahanan Texas setelah perintah darurat hakim federal. Kasus ini memicu kecaman nasional terhadap kebijakan ICE.
Gelombang protes imigrasi meluas di AS. Meski jatuh korban jiwa dan protes masif, hakim federal izinkan operasi imigrasi besar-besaran di Minnesota berlanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved