FPTI Ingin Selenggarakan Kejuaraan Asia

FEDERASI Panjat Tebing Indonesia (FPTI) ngotot untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Asia 2020 yang seharusnya digelar di Jepang, Mei mendatang. Namun, karena Jepang tengah dilanda wabah korona, ajang tersebut ditunda. Kejuaraan itu menjadi satu-satunya peluang bagi tim panjat tebing Indonesia yang ingin mengirim wakilnya ke Olimpiade 2020 yang juga akan diadakan di 'Negeri Sakura'.

Ketua Umum FPTI, Yenny Wahid, mengatakan Indonesia kemudian mengirim surat ke Federasi Panjat Tebing Asia (IFSC) untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah menggantikan Jepang.

"Kami kirim surat pada 6 Maret. Kalau Indonesia jadi tuan rumah, kans atlet Indonesia ke Olimpiade masih terbuka," kata Yenny di Jakarta, kemarin.

Yenny mengatakan, Indonesia berpeluang untuk menjadi tuan rumah lantaran didukung beberapa negara Asia Tenggara. Pemenang dari kejuaraan itu dipastikan mendapat tiket ke Olimpiade.

"Banyak negara Asia Tenggara mendukung kami. Tapi, Korea Selatan menginginkan kejuaraan itu dibatalkan. Kalau batal, peluang dia di Olimpiade besar," kata Yenny.

Untuk persiapan Olimpiade, FPTI, kemarin, juga menerima bantuan anggaran latihan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebesar Rp6,95 miliar. Selain FPTI, yang juga menerima anggaran ialah Persatuan Selancar Ombak Indonesia dengan nominal sebesar Rp6,1 miliar.

Selain untuk dua cabang tersebut, Kemenpora juga memberikan Rp45 miliar untuk Komite Paralimpiade Indonesia (NPCI) sebesar Rp75,3 miliar. Jumlah tersebut akan dipakai untuk persiapan menuju ASEAN Para Games 2020 dan Paralimpiade 2020.

"Karena ini menyangkut uang negara, hati-hati betul dalam penyalurannya," ujar Menpora Zainudin Amali yang menyerahkan bantuan anggaran itu kepada tiap-tiap induk cabang dan NPCI.

Zainudin menegaskan, penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan rincian proposal yang diajukan. Berkaca dari tahun lalu, ada ketidaksesuaian dalam laporan yang diberikan induk cabang dengan dana yang telah mereka terima.

"Kami meminta NPCI dan induk cabang, anggarannya harus dilakukan sesuai MoU. Karena kalau ada temuan dari BPK, itu jadi kerugian bagi Kemenpora karena akan ada hal-hal lain yang tersandera jika belum diselesaikan," jelasnya. (Mal/R-3)