DPRD Jabar akan Panggil BBKSDA Terkait Pengelolaan Bandung Zoo

DPRD Jawa Barat akan segera memanggil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat dan pihak terkait untuk meminta klarifikasi atas kondisi tata kelola Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung. Langkah ini diambil setelah dua anak harimau benggala mati karena virus.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono saat mengunjungi lokasi tersebut, Jumat (27/3). Ono yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menjelaskan, pihaknya menerima laporan mengenai penurunan kualitas penanganan satwa dan ketidakjelasan nasib karyawan pascapengambilalihan pengelolaan oleh kementerian melalui mekanisme pencabutan izin.

Dia mengungkapkan, sejak izin pengelolaan dicabut oleh Kementerian Kehutanan, kondisi di lapangan justru tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Sebaliknya, terdapat keluhan dari para pegawai dan kurator mengenai koordinasi yang macet serta kendala teknis dalam pemenuhan kebutuhan dasar satwa.

Baca juga : Dalam Sepekan Dua Anak Harimau Benggala di Bandung Zoo Mati Akibat Virus

"Hari Senin, saya akan panggil BKSDA Jawa Barat untuk memastikan tanggung jawab mereka dilaksanakan dengan baik. Saya melihat selama ini tidak ada langkah strategis yang dilakukan pasca-pengambilalihan," katanya.

Ono menjelaskan, meski pakan standar telah disiapkan oleh kementerian, proses pembayarannya sering kali mengalami keterlambatan. Hal ini menyebabkan para karyawan kerap ditagih oleh vendor penyedia pakan.

Selain itu, kebutuhan krusial lainnya seperti makanan tambahan bagi satwa serta biaya operasional perawatan lingkungan tidak terfasilitasi dengan jelas. ?Ono menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam menangani konflik internal yayasan yang berdampak pada kesejahteraan hewan.

Baca juga : Pemkot Bantah Anak Harimau Bandung Zoo Mati Akibat Kelalaian, tapi Virus Panleu

Ia mengatakan sejak Agustus tahun lalu, pihaknya telah memberikan masukan agar segera ada langkah taktis, termasuk opsi pemindahan satwa ke kebun binatang lain seperti Ragunan atau Kebun Binatang Surabaya.

"Semenjak diambil alih kementerian, tidak ada rapat sekalipun dengan pihak karyawan maupun kurator. Tidak ada SOP yang jelas sehingga muncul kebingungan di bawah. BKSDA yang berkantor di sini pun dirasa tidak berfungsi maksimal oleh para karyawan," tegasnya.

?Selain masalah satwa, Ono juga menyoroti nasib para karyawan yang hingga kini berada dalam ketidakpastian status dan gaji. Dia mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk segera mengambil langkah konkret terkait status kepegawaian mereka.

"Status mereka harus jelas, apakah diarahkan menjadi P3K atau tenaga ahli. Ini harus segera dieksekusi agar karyawan nyaman dalam bekerja mengurus satwa," katanya.

Ono menegaskan bahwa fokus utama saat ini ialah memastikan kesejahteraan satwa tetap terpenuhi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Dia juga meminta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tidak lepas tangan dan turut aktif dalam melakukan pengawasan konservasi di Bandung Zoo tersebut.

"Jika pemerintah memang tidak mampu, kita harus galang donasi masyarakat. Namun yang pasti, tanggung jawab ini ada di tangan kementerian melalui BKSDA dan pemerintah daerah harus hadir di sana," katanya. (H-4)