Pemkot Kupang Gulirkan Program Ina Kasih, Bantu Perempuan Miskin Akses Pembalut Gratis

PEMERINTAH Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), meluncurkan program Ina Kasih. Program itu sebagai upaya mengatasi persoalan menstrual poverty atau kemiskinan menstruasi yang masih dialami perempuan dari keluarga prasejahtera. Program ini menyediakan bantuan pembalut gratis bagi perempuan yang berada di garis kemiskinan ekstrem.

Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, mengatakan program tersebut menyasar perempuan dan anak perempuan dengan pendapatan keluarga di bawah Rp500 ribu per bulan.

“Program Ina Kasih ini merupakan bantuan pembalut gratis dari Pemerintah Kota Kupang bagi perempuan prasejahtera, khususnya mereka yang berada dalam garis kemiskinan ekstrem,” ujarnya saat melakukan audiensi di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3).

Baca juga : Pemkot Kupang Pastikan Pekerja di Kota Kupang Terima THR Sebelum Hari Raya Natal

Serena menjelaskan istilah Ina Kasih memiliki makna khusus. “Ina” berasal dari bahasa lokal yang berarti perempuan, sementara “Kasih” merupakan julukan bagi Kota Kupang. Program ini dimaksudkan sebagai wujud empati dan kepedulian Pemerintah Kota Kupang terhadap perempuan.

Serena menjelaskan, inisiatif program Ina Kasih dilatarbelakangi fenomena menstrual poverty yang masih ditemukan di Kota Kupang, khususnya pada kelompok masyarakat desil 1 dan desil 2.

“Perempuan harus mengeluarkan Rp20 ribu hingga Rp60 ribu untuk membeli pembalut setiap bulan. Jika penghasilan keluarga kurang dari Rp500 ribu, maka sekitar 5–10% pendapatan mereka habis hanya untuk kebutuhan itu,” ungkapnya.

Baca juga : Jelang Nataru, Pemkot Kupang Genjot Pasar Murah untuk Redam Harga Komoditas Pangan

Ia menilai kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi karena menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan.

“Pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan perempuan. Di beberapa negara seperti Australia dan Selandia Baru, subsidi pembalut sudah diterapkan,” jelasnya.

Selain persoalan biaya, Serena juga menyoroti masih kuatnya stigma dan tabu di masyarakat ketika membicarakan kesehatan reproduksi dan menstruasi.

“Padahal ini isu kesehatan yang harus dipahami baik oleh perempuan maupun laki-laki,” katanya.

Pada tahap awal, program Ina Kasih telah menjangkau sebanyak 1.275 Wanita Usia Subur (WUS) yang berada dalam garis kemiskinan ekstrem, termasuk perempuan penyandang disabilitas.

Di Kota Kupang sendiri terdapat 37.142 warga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dari total sekitar 442 ribu penduduk yang tersebar di 51 kelurahan.

Serena mengatakan bantuan pembalut disalurkan setiap bulan melalui program keluarga harapan (PKH) dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah.

“Penyalurannya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah kota menargetkan perluasan penerima manfaat program Ina Kasih hingga 3.000 perempuan, menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang.

Selain bantuan pembalut, Pemerintah Kota Kupang juga melakukan integrasi program tersebut dengan pemberian vaksin Human papillomavirus (HPV) secara gratis. Menurut Serena, vaksin HPV penting untuk mencegah kanker serviks yang menjadi salah satu ancaman kesehatan bagi perempuan.

“Vaksin HPV ini biasanya mahal. Untuk satu perempuan dengan tiga dosis bisa mencapai sekitar Rp9 juta. Karena itu kami ingin memastikan perempuan dari keluarga miskin juga bisa mendapatkannya,” ujarnya.

Pada tahap awal, sebanyak 50 perempuan menerima vaksin HPV secara simbolis. Ke depan, pemerintah kota menargetkan 5.000 perempuan mendapatkan vaksin tersebut secara gratis.

Ajak Media Indonesia Gaungkan Program

Dalam kesempatan itu, Serena juga mengajak Media Indonesia untuk bekerja sama menggaungkan program Ina Kasih agar semakin banyak pihak memahami pentingnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

“Memang hal yang dasar bahwa kebanyakan para pemimpin itu melihat pembangunan dari segi fisiknya saja. Tetapi ketika kita berbicara tentang pembangunan, tidak terlepas juga dari peran manusia, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan kebebasan, mendapatkan hak, dan juga akses mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang yang harusnya pemerintah sudah berikan,” tandasnya. (E-4)