Penutupan Pelayaran Tekan Pariwisata Labuan Bajo, Pelaku Usaha Merugi imbas Banyaknya Refund

PENUTUPAN total aktivitas pelayaran di perairan Taman Nasional (TN) Komodo dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata setempat. Sejumlah perusahaan perjalanan wisata dan operator kapal terpaksa melakukan pengembalian dana (refund) kepada wisatawan, situasi yang dinilai kian menekan keberlangsungan usaha pariwisata di kawasan tersebut.

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Nusa Tenggara Timur, Oyan Kristian, mengatakan penutupan pelayaran yang berlangsung sejak 26 Desember 2025 telah memicu persoalan serius bagi pelaku industri wisata. Menurut dia, pengembalian dana secara massal tak terhindarkan, sementara aktivitas wisata praktis mati suri.

“Penutupan total ini menciptakan keruwetan baru, terutama soal refund wisatawan. Kami menghadapi tekanan dari tamu, sementara di sisi lain tidak semua penyedia jasa memiliki kebijakan yang sama,” ujar Oyan, Kamis (22/1).

Baca juga : Cuaca Ekstrem, Taman Nasional Komodo Ditutup Total hingga 27 Januari 2026

Ia menjelaskan, tidak adanya keseragaman aturan di antara penyedia jasa pariwisata justru memicu konflik di lapangan. Sejumlah operator kapal wisata mengembalikan dana hingga 100 persen, namun sebagian lainnya menolak dengan alasan biaya operasional telah dikeluarkan.

Sementara itu, pihak hotel dan maskapai penerbangan umumnya menolak refund karena menganggap kondisi tersebut bukan kategori force majeure, mengingat penerbangan masih berjalan normal.

“Wisatawan menuntut refund karena tidak bisa berlayar, tetapi hotel tetap menagih karena mereka merasa tidak terdampak larangan. Ini menjadi masalah baru yang cukup pelik,” katanya.

Baca juga : 4 Hari Jalur Terendam Banjir, KAI Refund Tiket Penumpang hingga Rp3,5 Miliar

Oyan menegaskan, keselamatan pelayaran memang harus menjadi prioritas utama. Namun, ia mengingatkan agar dampak ekonomi terhadap masyarakat Labuan Bajo tidak diabaikan. Pariwisata, kata dia, merupakan sektor utama yang menopang kehidupan warga setempat.

“Kalau pariwisata ditutup total, bagaimana masyarakat bisa makan? Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pariwisata Labuan Bajo tidak benar-benar mati,” tegasnya.

Untuk itu, ASITA NTT meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo agar mempertimbangkan kebijakan buka-tutup pelayaran secara parsial, bukan penutupan menyeluruh.

Menurut Oyan, pelayaran masih memungkinkan dilakukan ke destinasi yang relatif dekat dan dinilai aman berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Wisatawan, kata dia, dapat diarahkan ke lokasi yang lebih terlindungi dari gelombang tinggi.

“Kalau Pulau Padar atau Pulau Komodo berbahaya karena cuaca, mungkin izin tetap bisa diberikan untuk destinasi terdekat. Misalnya, melihat komodo bisa dialihkan ke Pulau Rinca,” ujarnya.

Selain Pulau Rinca, ASITA juga mengusulkan agar sejumlah titik snorkeling di sekitar Labuan Bajo, seperti Pulau Seraya, Pulau Bidadari, dan Pulau Kanawa, tetap dibuka apabila kondisi cuaca di lokasi tersebut memungkinkan.

Sebagai informasi, KSOP Labuan Bajo memperpanjang penutupan pelayaran hingga 27 Januari 2026 menyusul cuaca ekstrem yang melanda perairan Nusa Tenggara Timur. Selama periode tersebut, tidak ada Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan bagi kapal wisata menuju seluruh kawasan Taman Nasional Komodo dan berbagai spot wisata bahari di perairan Labuan Bajo. (MM/E-4)