Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu. Kekhawatiran yang sesungguhnya adalah ancaman krisis beras dan keterpurukan ekonomi berkepanjangan.
Mengapa tidak, sesuai data diperoleh Media Indonesia, Selasa (20/1) menyebutkan sedikitnya 89.582 hektare (ha) sawah produktif di provinsi berjuluk Serambi Mekah itu rusak atau tertimbun lumpur tebal berkisar 50 sentimeter hingga 3 meter. Di antaranya bahkan ada sawah siap panen yang kemudian puso atau gagal panen akibat terendam dan tertimbun lumpur.
Kerugian akibat tidak sempat produksi dan membusuk dalam endapan lumpur itu berkisar Rp1,16 triliun. Padahal bagi masyarakat Aceh, terutama di wilayah pedalaman, hasil produksi panen padi tidak hanya untuk menutupi kebutuhan pangan keluarga.
Sesuai catatan Media Indonesia, bagi petani di Aceh, hasil keringat membajak sawah itu dijual untuk menafkahi sandang papan keluarga, biaya sekolah atau uang kuliah anak hingga tabungan membeli emas untuk persiapan mas kawin masa depan putra mereka.
"Dari 89.582 ha yang terkena, masih bisa ditanami padi 62.517 ha. Sementara yang tidak bisa ditanami lagi 27.065 ha, karena tertutup lumpur," tutur Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, beberapa waktu lalu.
Penelusuran Media Indonesia, lahan sawah yang rusak itu di antaranya ada di Kabupaten Pidie Jaya. Sedikitnya 1.507,6 ha sawah petani di wilayah pesisir Selatan Malaka itu rusak setelah bencana ekologis kala itu.
Masing-masing yaitu 255,4 ha rusak berat, 140,7 ha rusak sedang, dan 1.111,5 ha lagi rusak ringan. Adapun lokasi lahan sawah produktif yang paling luas kerusakan karena dihantam banjir adalah Kecamatan Meurah Dua yaitu 216,9 ha.
Dekan Pertanian Universitas Syiah Kuala Prof Sugiarto kepada Media Indonesia mengatakan, pemerintah perlu mempercepat pemulihan kembali lahan sawah di lokasi banjir Aceh serta memperbaiki jaringan irigasi dan menormalisasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai sumber air pertanian.
Diakui Prof Sugiarto, menormalisasi jaringan irigasi, memperbaiki bendungan air hingga menormalisasi membutuhkan waktu lama. Namun untuk sawah yang sudah tertimbun lumpur sehingga lebih tinggi dari saluran irigasi, hendaknya dilakukan pompanisasi supaya air teraliri ke lahan sawah.
"Memang untuk musim rendengan (musim tanam utama) kali ini tidak memungkinkan lagi waktunya. Apalagi menormalkan kembali aliran sungai yang sudah dangkal dan bergeser jalur, tentukan membutuhkan waktu lama," tutur lulusan Doktor New South Wales University, Sydney, Australia itu.
Dikatakan Sugiarto, sebagaimana tahun sebelumnya produksi beras Aceh mengalami surplus. Maka untuk ke depan diperkirakan masih cukup untuk kebutuhan lokal. Lalu bisa juga dipasok dari daerah lain kalau nanti ada kekurangan.
Diakuinya, persoalan tidak berhenti hanya sebatas itu. Masyarakat Aceh membajak sawah bukan sekedar kebutuhan pangan atau untuk konsumsi nasi beras sehari-hari.
Hasil panen padi mereka juga dijual untuk biaya hidup sekeluarga, seperti menyekolahkan anak, uang kuliah hingga kebutuhan baju lebaran. Jadi mereka turun ke sawah juga sebagai aktivitas mencari nafkah atau sumber perekonomian andalan. Apalagi di kawasan pedalaman yang memiliki lahan sawah lumayan luas.
Guru besar yang juga Tim Satgas Senyar USK bidang Pertanian untuk penanganan banjir Aceh itu mengimbau, warga menggalakkan konsumsi bahan pangan pengganti beras. Misalnya umbi-umbian, buah-buahan serta sayuran yang kaya protein atau terpenuhi unsur dibutuhkan tubuh. Selain mengeyangkan dan sehat, langkah itu juga bisa mengurangi konsumsi beras.
"Banyak sekali bahan pangan selain beras. Bahkan bagus untuk penderita diabetes. Temasuk umbi-umbian, janeng dan banyak lagi lainnya. Tinggal saja membudidayakan. Hanya kadang kita merasa tidak lengkap kalau tidak makan nasi. Padahal orang-orang dahulu pergi membajak sawah dengan ternak kerbau atau sapi, pagi bawa pisang rebus dan ubi. Mereka tampak lebih sehat-sehat. Apalagi tidak ada zat pengawet, bebas bahan kimia berbahaya," tambah Guru Besar yang juga pakar Ilmu tanah itu. (MR/E-4)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved