Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian meninjau langsung progress pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat (Sumbar). Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan huntara berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntara sebagai solusi sementara yang layak, aman, dan manusiawi bagi warga yang rumahnya rusak atau hilang akibat bencana.
Huntara pada permohonan tahap I sebanyak 12 barak (60 unit) yang berada di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh, 20 unit diantaranya telah mencapai 50% pengerjaannya serta diharapkan dapat segera ditempati sehingga aktivitas dan kehidupan sosial masyarakat yang terdampak bencana dapat kembali berjalan dengan lebih baik.
“Negara hadir dan berkomitmen penuh untuk memastikan masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal sementara yang layak. Pembangunan huntara harus dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan akses terhadap fasilitas dasar,” ujar Rustian, Rabu (7/1).
Ia mengungkapkan, BNPB bersama pemerintah daerah, TNI dan instansi terkait terus mengoptimalkan koordinasi di lapangan, mulai dari penyediaan material, tenaga kerja, hingga pengaturan tata letak huntara agar sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, aspek sanitasi, air bersih, jaringan listrik dan akses layanan dasar menjadi perhatian utama dalam pembangunan huntara ini.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian BNPB dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Diharapkan, pembangunan huntara di Nagari Koto Tinggi dapat segera selesai dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat terdampak seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen.
“Pemerintah pusat melalui BNPB akan terus mengawal proses pemulihan pascabencana secara menyeluruh, termasuk memastikan percepatan pembangunan huntara berjalan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya. (H-1)
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), melakukan kunjungan kerja intensif ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Ratusan unit huntara tersebut tersebar di Kecamatan Baktiya sebanyak 215 unit, Baktiya Barat 5 unit, Dewantara 115 unit, Sawang 241 unit, dan Kecamatan Seunuddon 135 unit.
BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur TNI/Polri, serta mitra swasta terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang.
KEMENTERIAN Kehutanan memanfaatkan kayu gelondongan yang hanyut akibat bencana hidrometeorologi untuk penyediaan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak di Aceh Utara dan sumut
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved