Rapat Bersama DPR, Gubernur Aceh Minta Percepatan Hunian Sementara dan Tetap

GUBERNUR Aceh Muzakir Manaf berharap pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan longsor di provinsi tersebut dapat segera dipercepat.

“Yang paling mendesak saat ini adalah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap agar masyarakat yang mengungsi karena rumah rusak dan hilang mendapatkan tempat tinggal yang layak,” kata Muzakir Manaf di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (30/12).

Pernyataan tersebut disampaikan Muzakir seusai mengikuti rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI terkait penanganan banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI, menteri Kabinet Merah Putih, serta Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

Baca juga : Gubernur Aceh Mualem Tegaskan Tetap akan Terima Bantuan Internasional

Dalam kesempatan tersebut, Muzakir juga meminta kementerian terkait bersama Kasad untuk ikut membantu pembangunan jembatan yang terputus akibat bencana. Menurutnya, keberadaan jembatan sangat penting untuk memperlancar transportasi antarwilayah sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

“Ada beberapa wilayah untuk melintasi jembatan darurat warga harus membayar. Ini harus segera dibangun agar masyarakat tertimpa bencana benar-benar tidak terbebani lagi,” katanya.

Muzakir menjelaskan Pemerintah Aceh telah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi warga, menyalurkan bantuan logistik, menyediakan layanan kesehatan, serta melakukan langkah-langkah pemulihan awal di daerah terdampak.

Baca juga : Gubernur Tetapkan Aceh Berstatus Tanggap Darurat Bencana

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa besarnya dampak dan kompleksitas penanganan bencana ini membutuhkan dukungan yang kuat, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah agar proses pemulihan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Selain pembangunan hunian dan infrastruktur, Muzakir juga meminta normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, pengerukan sedimen perlu dilakukan agar aliran sungai kembali lancar dan banjir tidak mudah menggenangi permukiman warga.

Ia menambahkan, pengerukan sedimen di muara sungai juga penting untuk memperlancar aktivitas nelayan melaut sehingga roda perekonomian masyarakat pesisir dapat terus berjalan. (Ant/P-4)