Manfaat Ekonomi PSN Batang Harus Adil dan Terdistribusi Merata

LEMBAGA Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (LPPM Unusia) menekankan pentingnya pemerataan manfaat ekonomi dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. Analisis LPPM Unusia menunjukkan adanya fenomena backwash effect, di mana pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di pusat industri tanpa efek pengganda yang merata ke wilayah sekitarnya.

Peneliti LPPM Unusia, Nugroho Habibi, mengungkapkan perbedaan signifikan tingkat kemiskinan antar-desa di sekitar kawasan. Sebagai contoh, Desa Ketanggan yang dekat dengan industri memiliki tingkat kemiskinan 8,25 persen, sementara Desa Madugowongjati yang lebih jauh mencapai 21,19 persen pada 2023.

"Manfaat industrialisasi tidak terdistribusi secara otomatis di level desa. Desa yang lebih dekat dengan kawasan cenderung lebih cepat merasakan dampak ekonomi, sementara desa yang jauh atau bergantung pada sektor tradisional masih tertinggal," ujar Nugroho melalui keterangannya, Selasa (23/12).

Baca juga : KEK Industropolis Batang Catat Investasi Rp4,87 Triliun di 2025, Dorong Pertumbuhan Industri dan Ekonomi Regional

Nugroho juga menyoroti adanya ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Meski KEK Industropolis Batang telah menyerap 9.000 tenaga kerja, target penyerapan 70 persen tenaga kerja lokal sesuai Perda Kabupaten Batang No. 1 Tahun 2025 dinilai belum tercapai sepenuhnya.

Menurutnya, percepatan industrialisasi berlangsung lebih cepat dibandingkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM. 

"Program pelatihan tenaga kerja baru intensif berjalan dalam dua tahun terakhir, padahal kawasan sudah beroperasi sejak 2020. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum sepenuhnya siap mengantisipasi perubahan struktur ketenagakerjaan," katanya.

Baca juga : Sport Tourism Industropolis Run Jadi Magnet Investasi di KEK Batang

Dari sisi lingkungan, LPPM Unusia mencatat bahwa alih fungsi lahan dari perkebunan negara (PTPN) menjadi kawasan industri membawa konsekuensi ekologis yang inheren. Meski belum ada kejadian ekstrim seperti banjir, Nugroho memperingatkan adanya risiko lingkungan yang bersifat kumulatif dan jangka panjang.

Namun, ia memberikan apresiasi terhadap upaya serius pengelola dalam membangun sistem pengelolaan limbah terpadu. KEK Batang telah didukung IPAL berkapasitas 18.000 meter kubik per hari dan TPST 140 ton per hari, yang mana sepanjang 2024 tidak tercatat insiden tumpahan limbah B3.

Nugroho menegaskan bahwa dukungan terhadap KEK Industropolis Batang harus bersifat kritis dan bersyarat. Ia mendesak agar percepatan investasi diiringi dengan tiga langkah strategis. Pertama, percepatan pelatihan tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri. Kedua, pemerataan manfaat antar-desa agar tidak terjadi ketimpangan spasial. Ketiga, pemantauan lingkungan yang preventif dan transparan.

"Mendukung PSN berarti menuntut negara hadir lebih kuat dalam mengelola risikonya. Industrialisasi harus menjadi jalan menuju kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek," pungkas Nugroho. (H-2)