Pemkot Sorong Susun Grand Design Pembangunan Kependudukan

Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya (PBD), mulai menyusun Dokumen Grand Design dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Instrumen ini dirancang sebagai perencanaan jangka panjang dan menengah untuk mengarahkan pembangunan kependudukan yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudy R Laku, saat membuka pertemuan penyusunan dokumen tersebut, menegaskan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.

“Grand design dan peta jalan ini menjadi sangat penting. Kita bisa membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan sebagainya, tetapi jika SDM kita tidak dibangun dengan benar maka semuanya bisa sia-sia. Kita harus membangun manusia sebagai pelaku pembangunan itu sendiri,” ujar Rudy, Minggu (14/12).

Baca juga : BMKG Ingatkan untuk Waspadai Potensi Banjir Rob pada Desember

Ia menambahkan, tanpa perencanaan kependudukan yang baik, berbagai ekses negatif, termasuk potensi tindak kejahatan, dapat muncul di masyarakat. Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan kependudukan secara terkoordinasi.

“Indonesia Emas 2045 harus kita wujudkan. Karena itu, sejak sekarang kita harus menata penduduk, meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Plt Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong, Jemima E. Lobat, menjelaskan bahwa penyusunan Grand Design ini merupakan komitmen Pemkot Sorong dalam mendukung kebijakan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

Dokumen tersebut akan memuat proyeksi jumlah penduduk, struktur umur, arah kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas SDM, penyediaan layanan dasar, hingga strategi penguatan data dan digitalisasi informasi kependudukan.

Pemkot Sorong berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dapat memanfaatkan dokumen ini secara optimal, serta meminta agar dokumen final nantinya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dan seluruh perangkat daerah. (MS/P-5)