KLH Segel Tambang di Sumbar Pascabanjir

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak cepat menindaklanjuti dampak banjir dan longsor di Sumatra Barat dengan melakukan penyegelan beberapa lokasi pertambangan dan memasang plang pengawasan. 

Tindakan tegas ini diambil untuk menghentikan operasi yang diduga memperburuk kondisi hidrologi dan mengancam keselamatan warga terdampak.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan penyegelan dilakukan setelah tim pengawas menemukan bukaan tambang yang dibiarkan terbengkalai, tidak direklamasi, serta tidak adanya pemantauan air larian dan potensi longsor di lapangan. Kondisi ini diduga memperparah erosi dan aliran lumpur yang menggenangi permukiman di hilir.

Baca juga : Solidaritas Bencana, Pemkot Palu Serahkan Bantuan Kemanusiaan Rp300 Juta untuk Sumatra Utara

"Kepatuhan lingkungan bukan sekadar formalitas; ini soal keselamatan publik dan daya dukung wilayah. Kami tidak akan ragu menegakkan aturan demi melindungi masyarakat," tegas Hanif, Jumat (12/12).

Temuan lapangan juga menunjukkan beberapa lahan bukaan tidak dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan yang sah. Tim pengawas telah meminta keterangan resmi dari perusahaan dan memeriksa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau izin lingkungan.

Penyegelan ini bersifat sementara dan akan dicabut hanya jika perusahaan dapat membuktikan pemenuhan kewajiban lingkungan dan rencana perbaikan yang memadai.

Baca juga : Diprediksi Majalengka Alami Hujan Sangat Tinggi pada Februari 2026

Menteri Hanif menekankan, bukaan tambang yang tidak direklamasi dan tanpa pemantauan air larian berisiko tinggi memicu bencana. Jika ditemukan pelanggaran administratif atau teknis, KLH/BPLH akan melanjutkan proses sanksi sesuai perundang-undangan, termasuk tindakan administratif dan rekomendasi penegakan hukum pidana.

"Tindakan ini bukan sekadar menutup lokasi; ini panggilan untuk memperbaiki praktik pengelolaan lingkungan demi masa depan yang lebih aman bagi warga Sumatera Barat," pungkasnya.

KLH/BPLH juga mengimbau pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk berkoordinasi dalam upaya pemulihan dan penataan kembali kawasan rawan. (YH/P-5)