LHKPN Indikator Integritas Pemimpin

Pemenuhan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi indikator fundamental kedisiplinan dan integritas seorang pemimpin. Pemprov Kalimantan Selatan menargetkan 100% pelaporan LHKPN.

"LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah simbol komitmen moral seorang pejabat terhadap jabatannya dan wujud kesiapan untuk diawasi oleh publik. Kepatuhan 100% dalam pelaporan LHKPN merupakan indikator fundamental dari kedisiplinan dan integritas seorang pemimpin," tegas Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Akhmad Fydayeen, Senin (24/11).

Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel kembali mengingatkan pentingnya pelaksanaan kewajiban pelaporan LHKPN bagi seluruh wajib lapor di lingkungan Pemprov Kalsel. LHKPN merupakan bagian integral dari upaya penguatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.

Baca juga : Kalsel Tata Bentang Alam Karst untuk Melindungi Sumber Air Tanah

Akhmad Fydayeen menjelaskan bahwa LHKPN adalah instrumen resmi yang diamanatkan oleh undang-undang untuk memelihara dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggara negara.

Keterbukaan informasi mengenai harta kekayaan pejabat publik merupakan prasyarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. LHKPN memiliki peran kunci dalam ekosistem integritas daerah guna menumbuhkan akuntabilitas. Setiap penambahan atau perubahan harta kekayaan dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan sesuai dengan sumber penghasilan yang sah.

Laporan harta kekayaan menjadi tolak ukur bagi pimpinan daerah dalam menempatkan dan mempromosikan pejabat, berdasarkan rekam jejak kepatuhan dan kejujuran. "Kami terus berkoordinasi dengan KPK untuk memastikan seluruh wajib lapor, seperti Pejabat Eselon II, memahami teknis pengisian dan memenuhi batas waktu pelaporan yang ditetapkan.
Disiplin dalam melaporkan kekayaan adalah cerminan dari keseriusan kita dalam melayani masyarakat," pungkasnya.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memfasilitasi dan mengawal proses pelaporan LHKPN ini sebagai langkah berkelanjutan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan dipercaya publik. (E-2)