Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) terus mempercepat penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan kepada 18.27 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti, saat mendampingi kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Palangkaraya, Senin (10/11).
"Hari ini kami memastikan pasokan beras di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan lancar. Jadi kami akan terus mengawal pelaksanaan Program SPHP serta Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa penyaluran beras masing-masing 2 x 10 kilogram dan tambahan 4 liter minyak goreng per KK. Kedua program ini berjalan beriringan agar masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan pasokan tetap stabil,” ujar Sri dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (11/11).
Percepatan distribusi ini, tambah dia, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Program SPHP ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga memastikan petani kita mendapat jaminan penyerapan hasil panen. Dengan demikian, keseimbangan antara hulu dan hilir bisa terjaga,” lanjutnya.
Sri menambahkan, percepatan penyaluran ini juga merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa program SPHP tidak boleh terhenti bahkan saat panen raya berlangsung.
"Jadi Pak Amran menekankan agar SPHP terus bergulir tanpa jeda. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar, khususnya di daerah non-sentra produksi. Pemerintah ingin memastikan rakyat di seluruh pelosok tetap mendapat akses pangan dengan harga yang adil," ujarnya.
Melalui sinergi antara Bapanas, Bulog, pemerintah daerah, dan DPD, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan distribusi pangan berjalan efektif hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
"Kita ingin memastikan tidak hanya ketersediaan, tetapi juga pemerataan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat," tutur Sri.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komite II DPD La Ode Umar Bonte menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dan Bulog yang telah bekerja cepat dalam memastikan ketersediaan pangan di daerah.
"Kami melihat langsung bagaimana sinergi antara Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah berjalan baik. Ini contoh konkret pelaksanaan program yang berpihak kepada rakyat," imbuh La Ode.
Ia juga mendorong agar Bulog terus meningkatkan penyerapan beras lokal dari petani Kalimantan Tengah, sehingga kemandirian pangan di daerah dapat terwujud.
"Program pangan seperti SPHP dan Bantuan Pangan ini merupakan implementasi nyata dari astacita Kabinet Merah Putih, negara hadir memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkeadilan," tambah La Ode.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah Budi Sultika memastikan ketersediaan stok beras di wilayahnya dalam kondisi aman dan terkendali. Berdasarkan data per 8 November 2025, total kapasitas gudang riil mencapai 20.000 ton, dengan persediaan beras sebesar 15.174 ton.
"Ketersediaan stok di Kalteng sangat aman. Kami terus mempercepat distribusi agar penyaluran program pemerintah berjalan tepat sasaran," terang Budi.
Adapun untuk Program Bantuan Pangan Beras 2x10 kilogram untuk wilayah Kalteng, penyaluran periode Juni–Juli 2025 telah selesai dilaksanakan dengan total realisasi sebesar 3.782 ton. Saat ini, pemerintah tengah menyalurkan bantuan tahap berikutnya dengan jumlah yang sama, disertai tambahan 4 liter minyak goreng untuk setiap PBP. Sementara itu, untuk Program SPHP, hingga awal November 2025 tercatat penyaluran mencapai 6.553 ton. (Fal/E-1)
Program gerakan pangan murah (GPM) menyediakan beras SPHP Rp57.500 kemasan 5 kg, minyak goreng Rp15 ribu per liter, daging sapi Rp140 ribu kg, daging ayam Rp54 ribu per 2 kg.
Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Tradisi mudik yang memacu mobilitas masyarakat juga perlu disiapkan sejak dini.
Perum Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP pada Tahun 2026 sebesar 1,5 juta ton guna menjaga keterjangkauan harga nasional bagi masyarakat luas.
Badan Pangan Nasional menyatakan masyarakat dapat membeli beras Bulog SPHP maksimal lima pak atau 25 kilogram per orang mulai Februari 2026.
KEPUTUSAN pemerintah memperpanjang waktu penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 hingga 31 Januari 2026 dinilai sebagai langkah strategis.
Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi meluncurkan program bantuan seragam sekolah gratis yang menyasar lebih dari 60 ribu pelajar SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh)
Pusat perbelanjaan, pasar tradisional hingga jasa penukaran uang musiman menjadi titik yang perlu diwaspadai.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Ketahanan Pangan Kalteng mengadakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Sebelum terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir, kata dia, akan terlihat pertumbuhan awan konvektif atau awan Cumulonimbus (CB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved