Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPEMILIKAN Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak otomatis menjamin keamanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sertifikat tersebut hanya menjadi salah satu syarat penting operasional, namun tetap harus diikuti pengawasan rutin agar kebersihan dan keamanan pangan tetap selalu terjaga.
“Sebagian besar pengajuan SLHS yang masuk masih harus melalui tahap perbaikan, khususnya pada aspek sanitasi dan fasilitas dapur. Saat ini memang sudah ada yang masuk ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan sudah ditinjau, tapi kebanyakan masih perlu dibenahi. Kami berikan catatan perbaikan dan pemohon wajib menindaklanjutinya,” kata Kepala Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, Rabu (22/10).
Menurut Sony, proses pengajuan SLHS dilakukan melalui aplikasi Hayugampil, sebelum dilakukan verifikasi dan disurvei langsung oleh petugas Dinkes. Jika hasil verifikasi dinyatakan memenuhi standar, maka permohonan dilanjutkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk penerbitan sertifikat resmi.
“Ada beberapa aspek yang sering menjadi catatan perbaikan mencakup tata letak dapur, sistem pengelolaan dan penyimpanan sampah, serta upaya pencegahan kontaminasi silang antar area. Standar itu harus dipenuhi supaya proses pengolahan makanan tidak tercemar dan tetap higienis,” jelasnya.
Sony melanjutkan, SLHS itu ibarat surat izin mengemudi (SIM) menjadi bukti kelayakan, tetapi bukan jaminan mutlak seluruh proses akan selalu aman. Sebagai bentuk pengawasan, Dinkes Kota Bandung menurunkan petugas puskesmas di setiap wilayah untuk melakukan pemantauan rutin setiap minggu.
“Sistem pengawasan dilakukan secara bergilir mengingat jumlah tempat pengolahan makanan di Kota Bandung cukup banyak. Setiap minggu petugas puskesmas turun memantau. Semua dibagi per wilayah agar pengawasan tetap berjalan efektif,” tuturnya.
Menanggapi sejumlah temuan di daerah lain, seperti fasilitas pengolahan makanan yang menggunakan bak terbuka dan sempat viral di wilayah lain, Sony menegaskan praktik serupa tidak boleh terjadi di Kota Bandung. Sony berharap seluruh dapur penyedia program MBG di Kota Bandung dapat terus menjaga kebersihan dan mematuhi standar sanitasi yang berlaku.
“Keberadaan SLHS bukan hanya soal administrasi, tetapi merupakan komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat. Tujuan kami bukan sekadar memberikan sertifikat, tapi memastikan masyarakat di Kota Bandung yang mengonsumsi makanan MBG benar-benar aman dan makanan tersebut layak untuk dikonsumsi,” tukasnya. (M-2)
Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al-Kautsar Al-Akbar juga menyuplai kebutuhan dalam ekosistem program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen merespons isu dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Kudus.
Kemasan aseptik melindungi susu dari paparan cahaya, udara, dan mikroorganisme, sehingga produk dapat memiliki masa simpan lebih panjang tanpa bahan pengawet.
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
DI retret Hambalang, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, program MBG menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk menjawab persoalan gizi anak dan kemiskinan struktural.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu, Bengkulu, memastikan 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memiliki sertifikat Standar Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada Januari 2026.
Adapun SPPG yang sudah mengajukan SLHS sebanyak 1.351, yang sesuai persyaratan ada 659 SPPG dan yang sudah terbit LSHS-nya sebanyak 408 SPPG
“Alurnya tetap sama, hanya prosesnya disederhanakan. Bedanya, untuk dapur MBG tidak perlu diunggah ke sistem DPMPTSP,”
Pemprov DKI Jakarta memastikan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved