Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta bakal tuntas paling lambat akhir Oktober 2025.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya telah melakukan seluruh arahan yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencegah keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi.
“Kami laksanakan semua arahan dari hasil pertemuan di Kemendagri. Ada komitmen dari MBG, ada SE dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) yang berkomitmen bahwa semua SPPG sampai dengan akhir Oktober 2025 harus sudah memiliki SLHS,” kata Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/10).
Ia menyampaikan, Kemenkes juga memberikan sejumlah relaksasi agar proses penerbitan SLHS dapat berjalan lebih cepat.
“Lalu arahan juga dari Kementerian Kesehatan untuk kami men-support sepenuhnya penerbitan SLHS ini dengan beberapa relaksasi,” ujarnya.
Adapun percepatan dilakukan melalui serangkaian langkah teknis, mulai dari visitasi hingga pelatihan. Dia mengatakan, dari sekitar 180 SPPG di DKI Jakarta, sebagian besar sudah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan (IKL).
“Sekarang sudah banyak yang dilakukan. Jadi terus kita lakukan percepatan sambil melatih. Nanti mereka mengirim sampel makanan, nanti kan habis diinspeksi ada yang nggak sesuai mungkin. Kita berikan arahan diperbaikinya seperti apa, nanti diperbaiki, kita inspeksi lagi,” ujar Ani.
Selain itu, Dinkes DKI Jakarta juga memberikan pelatihan bagi 8.000 ribu penanggung jawab SPPG dan penjamah makanan. Ia menambahkan, setiap SPPG juga wajib melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan keamanan pangan.
“Nanti itu kita support supaya prosesnya kita kawal supaya bisa benar-benar cepat dan memperhatikan dengan surat dari MBG. Kita usahakan di akhir Oktober sudah selesai semua dilakukan tahapannya,” pungkas Ani. (Far/M-3)
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
DI retret Hambalang, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, program MBG menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk menjawab persoalan gizi anak dan kemiskinan struktural.
Naiknya CBP menjadi 4 juta ton karena produksi di tahun depan diperkirakan meningkat ketimbang tahun ini.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
DPR menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah.
Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan urgensi pencegahan stunting sejak masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan, khususnya ketika bayi masih berada dalam kandungan. MBG 3B
Adapun SPPG yang sudah mengajukan SLHS sebanyak 1.351, yang sesuai persyaratan ada 659 SPPG dan yang sudah terbit LSHS-nya sebanyak 408 SPPG
Sertifikat tersebut hanya menjadi salah satu syarat penting operasional, tetap harus diikuti pengawasan rutin agar kebersihan dan keamanan pangan tetap selalu terjaga.
“Alurnya tetap sama, hanya prosesnya disederhanakan. Bedanya, untuk dapur MBG tidak perlu diunggah ke sistem DPMPTSP,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved