Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERISTIWA keracunan diduga setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi diberbagai daerah hingga hari ini. Perbaikan mendesak perlu segera dilakukan.
Di Kapanewon Senin (18/9), Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, 19 siswa diduga keracunan, yang terdiri dari 15 siswa SD, tiga siswa SMP, dan satu siswa SMA. Terbaru, sebanyak 194 siswa SD hingga SMA di Garut, Jawa Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG pada Rabu (17/9).
Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba menilai, rentetan periswa keracunan massal diduga berasal dari menu MBG di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan daerah lain tak lepas dari lemahnya pengawasan dari instansi yang berwenang.
Hal ini terlihat dari peristiwa keracunan makanan, penyajian bahan makanan yang terkesan ala kadarnya, hingga potensi terjadinya korupsi. Yang menyebabkan kegagalan sistemik dari proyek MBG ini.
Diperparah lagi dengan pengawasan yang lemah menyebabkan tidak hanya program MBG tidak berjalan efektif tetapi juga menimbulkan persoalan baru yakni munculnya kasus - kasus keracunan yang diduga berasal dari menu MBG yang dimakan.
Agar kasus serupa tak terulang kembali, ia menyebut, perlu ada pengawasan dari pihak eksternal yang benar-benar independen seperti Ombudsman selain pihak-pihak yang berkompeten. Dengan dilibatkannya Ombudsman (dapat dikatakan sebagai representasi publik) pengawasan yang dihasilkan benar-benar yang transparan dan akuntabel terhadap kualitas makanan yang disajikan lewat proyek MBG.
Jika Badan Gizi Nasional (BGN) belum memiliki Standar Operational Prosedure (SOP) untuk melakukan pengawasan proyek MBG, ia mendesak segera dibuat dan disosialisasikan ke masyarakat termasuk pihak sekolah.
Jika nantinya BGN telah memiliki SOP soal pengawasan terkait proyek MBG, Satuan Tugas (Satgas) segera dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan proyek MBG ini. Hal ini penting paling tidak untuk meminimalisir peristiwa keracunan MBG kembali terjadi lagi. (E-2)
Apabila terjadi kejadian luar biasa (KLB) seperti dugaan keracunan, ketidak lengkap paket makanan, atau, masalah serius lainnya, pihak kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi
Anggota DPR RI periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta/bulan dan tunjangan beras Rp12 juta/bulan.
Jogja Corruption Watch meminta pemerintah agar lebih teliti agar tidak salah sasaran pada jalur KSJPS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved