Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN warga Kabupaten Pati bersiap geruduk Jakarta untuk melakukan demonstrasi ke depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Minggu (31/8), beredar kabar lima orang pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dilaporkan sebagai provokator.
Pemantauan Media Indonesia Minggu (31/8) hingga dini hari puluhan warga Pati terutama aktivis tergabung AMPB berada di posko pengumpulan donasi yang terletak di sisi barat depan pagar Pendopo Kabupaten Pati mulai sibuk mempersiapkan perlengkapan ke Jakarta untuk berdemonstrasi di depan gedung KPK.
Mereka tampak sibuk menata, merangkai spanduk, poster dan sarana berdemonstrasi di depan posko donasi yang umumnya menuntut agar lembaga antirasuah segera menetapkan tersangka dan menangkap Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap kasus korupsi pembangunan jalur kereta di Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, di tengah persiapan ke Jakarta untuk berdemonstrasi dilakukan pada Senin (1/9), muncul kabar bahwa lima pentolan AMPB yakni Nimoradi Gulo, Kristoni, Supriyono alias Bothok, Teguh Istiyanto dan Maryati telah dilaporkan ke kepolisian sebagai provokator dalam aksi demonstrasi pada 13 Agustus lalu.
"Ya saya sudah mendengar informasi itu dari media sosial, tapi tidak disebutkan siapa pelapornya dan hingga kini belum ada panggilan apapun dari kepolisian," kata Koordinator AMPB Teguh Istiyanto Minggu (31/8).
Meskipun tidak mau berandai-andai, lanjut Teguh Istiyanto, namun telah bersiap menghadapi laporan tersebut karena itu memang resiko dari sebuah perjuangan untuk rakyat dan menegakkan kebenaran, namun meminta kepolisian untuk profesional serta tidak menjadi alat untuk menekan gerakan rakyat dalam menindaklanjuti laporan yang masuk.
Munculnya informasi pelaporan yang belum jelas itu, menurut Teguh Istiyanto, merupakan bentuk mengadu domba antar rakyat Pati dan sebagai koordinator gerakan rakyat sudah memperhitungkan resiko perjuangan bakal menghadapi serangan maupun fitnah pihak lain yang tidak suka keburukan dibuka.
Kepala Seksi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin secara terpisah mengaku masih belum mengetahui laporan yang dimaksud, sehingga akan menelusuri kebenaran surat tersebut. ”Kami konfirmasikan dulu ke bagian lain, apakah lapiranbyang dimaksud benar atau tidaknya," tambahnya.
Tekad warga Pati untuk berangkat ke Jakarta untuk berdemonstrasi di depan gedung merah putih Senin (1/9) semakin kuat, bahkan menurut rencana siang ini Minggu (31/8) berangkat dengan menggunakan puluhan bus yang telah disiapkan.
Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan kesiapan untuk berangkat ke Jakarta telah 100 persen, baik jumlah warga yangbakan ikut ambil bagian dalam demonstrasi tersebut maupun perlengkapan yang akan dibawa berunjukrasa seperti spanduk, poster dan lainnya sudah dirangkai.
"Kami telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, sesampai di Jakarta kami transit di tempat yang telah ditentukan dan kemudian bergerak ke KPK dengan berjalan kaki," ujar Supriyono.
Aksi demonstrasi di depan gedung KPK, ungkap Supriyono, adalah untuk memberikan dukungan dan penguatan kepada lembaga antirasuah untuk mengusut semua tindak pidana korupsi di Indonesia, lebih utama lagi dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan agar segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka.
Selain menetapkan tersangka, demikian Supriyono, KPK juga melakukan penangkapan hingga kemudian dapat diadili bersama para tersangka lain dalam korupsi tersebut. "Maling kotak amal di masjid saja kena sanksi hukum, mosok ini maling duit negara bisa bebas," tambahnya. (H-2)
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
KPK menggelar OTT di Pati dan menangkap sejumlah pejabat daerah. Identitas dan perkara masih didalami, status hukum diumumkan dalam 1x24 jam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, aparat antirasuah menyasar Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kerugian ditimbulkan akibat bencana banjir di Kabupaten Pati sejak Jumat (9/1) hingga Minggu (18/1) mencapai Rp637,5 miliar,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved