Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
RIBUAN warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memenuhi Alun-alun Simpang Lima dan depan Pendopo Kabupaten Pati Senin (25/8). Sejak pagi mereka mulai berjalan sepanjang 1,1 kilometer menuju ke Kantor Pos Pati dengan penjagaan ketat aparat keamanan.
Pemantauan Media Indonesia, Senin (25/8) sejak dini hari ribuan massa secara bergelombang mendatangi Alun-alun Simpang Lima Pati berkumpul untuk memulai aksi pengiriman surat secara massal yang ditujukan ke KPK. Bahkan jelang siang hari, jumlah warga terus bertambah hingga memadati depan posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Sementara itu, ribuan aparat keamanan juga menggelar apel bersama di halaman Kantor Bupati Pati untuk persiapan melakukan pengamanan jalannya aksi kirim surat massal. Kurang dari satu jam mereka bergerak menempati pos masing-masing menjadi pagar betis sepanjang 1,1 kilometer dari alun-alun hingga Kantor Pos Pati.
"Kita mulai bergerak dengan longmark menuju Kantor Pos Pati, ada ribuan surat warga ditujukan ke KPK yang akan dikirim secara bersama-sama," kata Koordinator AMPB Teguh Istiyanto Senin (25/8).
Aksi kirim surat massal ini, lanjut Teguh Istiyanto, dilakukan untuk memberikan dukungan dan mendesak kepada KPK agar segera memeriksa Bupati Pati Sudewo serta mengusut tuntas dugaan suap dalam kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Koordinator AMPB lainnya Supriyono mengatakan selain berkirim surat secara massal, warga Pati juga akan menggeruduk berunjuk rasa ke KPK di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
"Segera periksa Sadewo dan tetapkan sebagai tersangka, karena kami tidak ingin dipimpin oleh bupati korup," imbuhnya.
Meskipun tidak menggelar aksi demontrasi karena tidak ada orasi, ungkap Supriyono, namun secara spontanitas warga membentangkan spanduk dan membawa poster menuntut agar Kabupaten Pati terbebas dari kepala daerah yang telah terindikasi korupsi, bahkan juga tetap mengawal Pansus Hak Angket DPRD Pati.
Kepala Polresta Pati Kombes Jaka Wahyudi mengungkapkan, dalam pengamanan pelaksanaan aksi kirim surat secara massal ini, diturunkan 1.245 personel gabungan dari Polresta Pati dan didukung Polda Jawa Tengah bertujuan untuk menjaga situasi aksi diikuti ribuan warga tetap aman dan tertib.
"Kami memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal agar kegiatan penyampaian aspirasi, khususnya pengiriman surat ke KPK berjalan damai tanpa gangguan," ujar Jaka Wahyudi.
Kehadiran aparat kemanan baik TNI maupun Polri, menurut Jaka Wahyudi, untuk menjaga situasi Kabupaten Pati tetap kondusif, mengingat pengiriman surat ke KPK adalah bentuk penyampaian aspirasi yang sah maka dihimbau kepada semua pihak agar tetap menghormati aturan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kericuhan. (AS/E-4)
WARGA Pati, Jawa Tengah, terus bergelombang mendatangi posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memberikan donasi uang untuk aksi demonstrasi ke Gedung Merah Putih Jakarta.
RENCANA demonstrasi di depan DPRD Pati, Jawa Tengah, Senin (25/8) dibatalkan oleh penggagas Ahmad Husein.
PERMASALAHAN di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, belum berakhir.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengungkapkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara ugal-ugalan tidak hanya terjadi di Pati, Jawa Tengah.
MUNCUL fakta baru soal polemik penaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memicu aksi demontrasi Rabu (13/8).
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
WARGA Pati, Jawa Tengah, terus bergelombang mendatangi posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memberikan donasi uang untuk aksi demonstrasi ke Gedung Merah Putih Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved