Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
WARGA Pati, Jawa Tengah, terus bergelombang mendatangi posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memberikan donasi uang untuk aksi demonstrasi ke Gedung Merah Putih Jakarta. Mereka mendukung dan menguatkan KPK segera memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang saat ini masih diselidiki KPK.
Pemantauan Media Indonesia, Minggu (24/8) gelombang warga terus mendatangi Posko AMPB yang didirikan di depan pagar Kantor Bupati Pati. Mereka datang untuk memberikan donasi Rp5.000 yang telah dibuka sejak lima hari lalu. Bahkan sebelumnya hingga malam, pemberian donasi untuk keberangkatan demonstrasi ke Jakarta terus bergelombang datang.
Ratusan warga juga mendatangi sejumlah kantor pos di Kabupaten Pati, untuk mengirimkan surat kepada KPK yang meminta agar segera memeriksa Bupati Pati Sudewo. Bahkan di Kantor Pos Tayu mereka datang dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan 'KPK Tangkap Sudewo', 'Tolak Bupati Korup', hingga 'Surat Cinta untuk KPK RI'.
"Saya tidak tahu isi surat-surat yang dikirimkan warga melalui Kantor Pos ini, kami tetap melayani semua masyarakat yang menggunakan jasanya," kata Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu Tayu Muhammad Naji.
Seorang warga Umi mengatakan warga datang ke kantor pos untuk mengirimkan surat ke KPK karena sudah resah dengan kepemimpinan Bupati Sudewo yang namanya terseret kasus korupsi DJKA, juga merasa terbebani dengan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250% meski sudah dibatalkan.
Hal serupa juga diungkapkan Ayu, warga lain yang ikut mengirim surat ke KPK, bahwa warga Pati sudah tidak senang punya pemimpin yang terindikasi korupsi, karena khawatir kedepannya membangun Pati rentan korupsi. "Jangankan 5 tahun memimpin, baru beberapa bulan saja sudah begini," imbuhnya.
Sementara itu rencana warga Pati berangkat ke Jakarta untuk berdemonstrasi di depan Gedung Merah Putih Jakarta pada 3-4 September mendatang semakin bulat. Bahkan AMPB juga berniat untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan secara langsung permasalahan di Kabupaten Pati.
"Kami akan meneruskan rencana datang ke Gedung KPK di Jakarta dan memberikan penguatan dan dorongan agar (KPK) segera memeriksa Bupati Pati Sudewo yang terindikasi terlibat korupsi pembangunan jalur kereta api," kata Koordinator AMPB Teguh Istianto.
Aksi demontrasi ke Jakarta ini, menurut Teguh Istianto, memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang tidak sedikit. Apalagi direncanakan akan diikuti ribuan warga Pati, maka untuk menenuhi kebutuhan tersebut, AMPB membuka kembali donasi berupa uang Rp5.000 sejak 19 Agustus lalu di posko.
Dukungan warga cukup besar. Hal itu terbukti dengan banyaknya warga berdatangan untuk memberikan donasi yang langsung dimasukkan ke dalam kotak yang diletakkan di depan posko. "Hingga Sabtu (23/8) kemarin terkumpul donasi Rp117 juta lebih, warga sangat antusias berangkat menggunakan truk, bus maupun kendaraan pribadi ke Jakarta," tambahnya. (AS/E-4)
RENCANA demonstrasi di depan DPRD Pati, Jawa Tengah, Senin (25/8) dibatalkan oleh penggagas Ahmad Husein.
PERMASALAHAN di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, belum berakhir.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengungkapkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara ugal-ugalan tidak hanya terjadi di Pati, Jawa Tengah.
MUNCUL fakta baru soal polemik penaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memicu aksi demontrasi Rabu (13/8).
GUBERNUR Jawa Tengah, Ahmad Lutfhi, menyatakan bahwa pemerintahan di Kabupaten Pati, saat ini sudah kondusif pasca kerusuhan demo tuntut penurunan Bupati Pati, Sudewo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved