Ditjen Imigrasi Perbarui Aturan Visa Kunjungan untuk Calon TKA

DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Imigrasi  menerbitkan ketentuan terbaru terkait pemberian visa kunjungan untuk calon Tenaga Kerja Asing (TKA), yang melaksanakan uji coba kemampuan (indeks visa C18). 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-453.GR.01.01 tanggal 27 Mei 2025 yang mulai.berlaku per Sabtu, 14 Juni 2025.

Pelaksana tugas (Plt) Ditjen Imigrasi, melalui keterangan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung, Yuldi Yusman kemarin menyatakan, melalui peraturan ini diharapkan penyalahgunaan TKA oleh perusahaan dapat dicegah. Ada dua poin penting yang digaris bawahi dalam aturan baru ini. 

Baca juga : Peringanti Hari Bhakti ke-75, Kantor Imigrasi Bandung Adakan Bakti Sosial

"Pertama, masa berlaku izin tinggal dari Visa C18 paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang. Kedua, orang asing dilarang menggunakan Visa  C18, dengan penjamin perusahaan yang sama lebih dari satu kali," terang Yuldi.

Yuldi menjelaskan bahwa permohonan Visa Kunjungan Indeks C18 yang telah diajukan sebelum tanggal 14 Juni 2025 pukul 00.01 WIB akan tetap berlaku sesuai ketentuan sebelumnya. Visa tersebut masih terbit dengan masa berlaku paling  lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang.

"Untuk mengajukan visa C18, penjamin (sponsor) calon TKA diwajibkan memiliki akun di portal resmi, evisa.imigrasi.go.id. Setelah akun teregistrasi, penjamin dapat mengisi data dan dokumen calon TKA dan submit permohonan visa," lanjutnya.

Baca juga : Ditjen Imigrasi dan Bareskrim Polri Selidiki Klinik Kecantikan Ilegal yang Pekerjakan WNA

Menurut Yuldi, dokumen persyaratan yang diperlukan antara lain paspor dengan masa berlaku paling sedikit enam bulan, bukti memiliki biaya hidup berupa rekening koran tiga bulan terakhir atas nama Orang Asing atau penjamin Paspoto berwarna terbaru (setahun terakhir) serta surat undangan uji coba kemampuan dari instansi pemerintah atau lembaga swasta.

"Kami berupaya memfasilitasi calon TKA, namun dengan menyesuaikan ruang gerak mereka untuk menekan potensi pelanggaran," sambungnya. (E-2)