Komnas Disabilitas Sebut Difabel Bertambah Rentan di Desa Adat Gunung Bromo

KOMISIONER Komisi Nasional Disabilitas Jonna Aman Damanik menyatakan regulasi menjadi terobosan utama bagi difabel di masyarakat adat sekitar Gunung Bromo. Pasalnya, para difabel bertambah rentan di daerah setempat.

"Ada catatan penting, kearifan lokal di Desa Ngadas (Kabupaten Malang) kaki Gunung Bromo, populasi difabel tinggi," kata Jonna Aman Damanik di Malang, Rabu (21/5).

Jonna menemukan fakta bahwa penyandang disabilitas di desa adat itu merupakan kelompok paling rentan dalam perspektif hak asasi manusia. Kenyataannya, para difabel yang menjadi bagian dari masyarakat desa adat justru bertambah rentan. Sebab, infrastruktur di kawasan desa itu belum ramah bagi difabel diduga ada hambatan bertentangan dengan kearifan lokal. Temuan Komnas Disabilitas itu terungkap dari laporan pegiat difabel dan Pemkab Malang.  

Baca juga : Terapkan Kampus Ramah Disabilitas, UKI Terima Anugerah Prakarsa Inklusi

"Mau bikin ram justru bertolak belakang dengan kearifan masyarakat adat, padahal itu kebutuhan bagi penyandang disabilitas," ungkapnya.

Ram merupakan fasilitas jalan khusus pada bidang miring untuk memudahkan akses bagi disabilitas. Namun, ram yang semestinya sangat diperlukan untuk memudahkan difabel mengakses jalan atau gedung dianggap belum sesuai dengan kearifan lokal. Akhirnya, para difabel terpaksa berjalan dengan cara merayap untuk mengakses gedung dan jalan.

Karena itu, Jonna mendorong adanya regulasi yang memuliakan para difabel. Dengan demikian, regulasi menjadi terobosan solusi memberikan kesetaraan dan kemudahan bagi para difabel di desa adat yang rentan.

"Multi kerentanan ini perlu sinkronisasi melalui regulasi sehingga bisa harmonis dan tetap sesuai nilai-nilai adat dengan tetap mengeliminasi hambatan bagi difabel," tuturnya.

Kunjungan kerja di Kabupaten Malang ingin melihat kemajuan pembangunan yang inklusif. Hal itu sejalan mendorong percepatan pengesahan rancangan perda disabilitas Kabupaten Malang yang prosesnya sejak dua tahun lalu bergulir di Pemprov Jatim. Termasuk memantau kemajuan Program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (GESIT). Program itu didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT).(M-2)