Pemkot Makassar Siapkan Kolam Retensi dan Penataan Kanal Hingga Relokasi 400 Rumah untuk Atasi Banjir

SEJUMLAH titik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selalu menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Pemerintah Kota Makassar pun mencari solusi jangka panjang untuk menangani persoalan banjir yang selalu berulang setiap tahun.

Ada tiga titik banjir yang menjadi perhatian khusus Pemkot Makassar, yaitu Kawasan Blok 10 Antang Kecamatan Manggala, BTN Kodam III Kecamatan Biringkanaya, dan Jalan AP Pettarani Kecamatan Rappocini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin mengatakan, berdasarkan hasil kajian sementara di daerah rawan banjir tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis. Termasuk, kemungkinan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga.

Baca juga : DBH belum Dibayar Pemprov, Wali Kota Makassar Meradang

Untuk itu, lanjut Munafri, Pemkot Makassar tentu tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi dengan lembaga terkait. "Sejak awal kami sudah minta bantuan dari tim Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah rawan," kata wali kota yang akrab disapa Appi itu, di Balai Kota Makassar, Senin (19/5/2025).

Selain itu, pihaknya juga menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari solusi penangan banjir. Salah satunya dengan pembangunan alur air baru yang mengalirkan genangan banjir dari Blok 10 Antang misalnya, dengan adanya kolam retensi.

Biaya besar

Ada tantangan besar muncul untuk mengatasi banjir di Kota Makassar karena banyak rumah yang berdiri di jalur yang direncanakan untuk pembangunan. Biaya konstruksi diperkirakan mencapai Rp400 miliar, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur (alur air) baru.

Baca juga : Banjir, BPBD Terima Banyak Permintaan Evakuasi Termasuk Ibu Hamil

Sebagai alternatif, Pemkot juga mempertimbangkan relokasi sekitar 400 rumah yang berada di zona genangan, dengan estimasi biaya relokasi sekitar Rp1 miliar per rumah.

“Jika opsi ini diambil, akan ada manfaat jangka panjang berupa ruang terbuka yang berfungsi sebagai kolam retensi baru, sekaligus solusi banjir yang lebih permanen,” jelas Appi.

Masalah selanjutnya

Hanya saja, ia tidak menyebutkan rumah sebanyak itu akan direlokasi ke mana, dan apakah masyarakat mau direlokasi. Oleh karena itu, Appi menekankan pentingnya payung hukum untuk penataan kanal dan saluran kota. Pembersihan kanal tidak hanya sebatas pengerukan sedimen, tetapi juga harus mencakup penertiban bangunan liar di sekitar kanal yang sering kali mengganggu pengelolaan.

Baca juga : Rumah Sakit Milik Yayasan Kalla Terendam Banjir, Pasien Dievakuasi

“Banyak kanal yang dipasangi atap, dijadikan gang, bahkan tempat pembuangan sampah. Ini membuat kanal gelap dan kumuh, menyulitkan pengelolaan,” tutur Appi.

Dengan sinergi antara Pemkot dan BBWS, diharapkan solusi banjir yang menyeluruh dapat segera terwujud melalui perencanaan lima tahunan yang realistis. Karena kewenangan Pemkot terbatas dalam beberapa aspek penanganan banjir, koordinasi lintas lembaga sangat penting.

“Alur air di kawasan ini menyempit karena adanya rumah-rumah warga. Kami akan membawa hasil kajian ini ke Balai Pompengan Jeneberang untuk didiskusikan bersama,” tutup Appi seusai bertemu dengan Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim.

Terpadu hulu ke hilir

Suryadarma Hasyim lalu menekankan pentingnya pengelolaan wilayah sungai secara terpadu. “Kami bekerja berdasarkan satuan pengelolaan wilayah sungai, di mana satu daerah aliran sungai mencakup sungai utama dan anak-anak sungainya,” jelasnya.

Dengan pendekatan ini, diharapkan sinergi lintas sektor dapat mendorong pengelolaan yang efektif dari hulu hingga hilir, memastikan setiap wilayah sungai dikelola secara terpadu. “Tidak semua bisa dibangun hanya oleh BBWS. Kami perlu dukungan dari pemerintah daerah,” tandas Suryadarma.