Menteri Abdul Karding: Semua Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Ilegal

MENTERI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan banyak sekali pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat tidak secara prosedural. Pekerja migran illegal itu terdapat di semua negara tujuan, namun ada dua negara yang saat ini menjadi tren baru di kalangan anak muda.

"Secara nasional paling banyak memang unprosedural. Semua negara tujuan, terutama Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, Taiwan, sekarang tren baru ke Kamboja dan Myanmar. Terutama anak-anak terdidik yang tertipu lewat informasi sosial media," kata Karding di Semarang, Selasa (15/4).

Baca juga : Pengiriman Pekerja Migran Ilegal ke Jepang dan Malaysia Digagalkan

Ia juga menyebut bahwa semua pekerja migran di Kamboja adalah illegal. "Kamboja semua ilegal karena tidak ada kerja sama penempatan di sana. Rata-rata bekerja di judi online dan scamming," ujarnya. Kementerian P2MI, disebutkan, sudah menutup sejumlah penyalur tenaga migran yang melanggar aturan.

Baca juga : Prabowo Panggil Menteri Karding Bahas Rencana Pencabutan Moratorium Pekerja Migran ke Arab Saudi

PMI Level Medium ke Atas

Terkait dengan kunjungannya ke Pemprov Jateng, Menteri Karding menjelaskan bahwa dimaksudkan untuk konsolidasi penempatan PMI dengan keterampilan (skill) level medium l ke atas. "Kita butuh menciptakan ekosistem pelatihan yang bagus karena mengirim orang ke luar negeri itu dampaknya tidak hanya pada ekonominya tetapi juga transfer pengetahuan dan keterampilan. Itu yang mahal sebenarnya sehingga sepulang mereka dari sana bisa menjadi tenaga kerja yang ber-skill," tuturnya.

Baca juga : Lagi, Puluhan Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Dumai

Konsolidasi tersebut juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat PMI sebagai peluang atau salah satu solusi dalam menyelesaikan atau mengurangi pengangguran. Ia pun meminta ada peraturan daerah dan satu pejabat khusus yang mengurusi tentang pekerja migran, minimal kepala bidang di masing-masing kabupaten/kota.

"Sambil kami juga minta tolong kepada beliau-beliau untuk memasifkan sosialisasi berangkat secara legal dan prosedural. Masalah kita selama ini banyak kekerasan, dieksploitasi, dan human trafficking karena 95 persen rata-rata berangkat lewat calo atau tidak prosedural," jelasnya.

Baca juga : Pemerintah Malaysia Dinilai Terapkan Standar Ganda soal Masalah Pekerja Migran Ilegal

Menanggapi itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan menyiapkan panduan bagi kabupaten/kota untuk mengurus dan melindungi pekerja migran yang akan dikirim ke luar negeri.  Ahmad mengakui PMI asal Jateng jumlahnya sangat besar dan menjadi salah satu penyumbang devisa bagi daerah.

"Saya sudah perintahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat role model terkait pendampingan dan pelatihan. Perlu adanya penyelarasan mulai rekrutmen sampai pemberangkatan PMI kita," kata Ahmad Luthfi saat menerima Menteri Karding di kantornya. (M-1).