Pemkot Bandung Tertibkan Bangunan di Daerah Aliran Sungai

UNTUK mengembalikan fungsi alami daerah aliran sungai (DAS) dan juga sebagai upaya mengantisipasi banjir akibat luapan air dari sungai yang ada di Kota Bandung, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, (Jabar), berkomitmen menertibkan bangunan yang ada di sempadan sungai.

Hal ini ditegaskan Wali Kota Bandung Muhammad Farhana Senin (17/3). Dia mengatakan kebijakan ini merupakan hasil rapat koordinasi kepala daerah se-Jabar dengan Menteri ATR/BPN.

"Untuk bangunan yang berdiri kurang dari lima tahun, sertifikatnya akan dicabut. Sementara yang sudah lebih dari lima tahun akan mendapat uang kerohiman sebagai kompensasi," jelas Farhan.

Baca juga : Proyek Pahala Dukung Pemulihan DAS Kritis Cisadane Hulu untuk Cegah Banjir

Farhan meminta para camat dan lurah segera mendata bangunan di sempadan sungai di wilayah masing-masing dan melaporkannya kepada perangkat daerah terkait, termasuk Satpol PP. "Ini langkah penting agar tidak ada bangunan yang menghambat aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir," ucap Farhan.

Selain itu, Farhan juga mengapresiasi kesiapsiagaan tim bencana Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, yang sigap membersihkan aliran air dari hambatan batang pohon. Gotong royong mereka harus menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun budaya siaga bencana.

"Saya sudah melihat warga terdampak banjir di RW 03, Kelurahan Babakan, Ciamis, yang menyebabkan tiga rumah mengalami kerusakan akibat tergerus aliran sungai, mengingat bangunan tersebut berada di dekat DAS," ungkap Farhan.

Menurut Farhan, ini adalah konsekuensi berat bagi warga yang tinggal di sekitar DAS. Namun, semua saudara, harus saling membantu. Yang utama sekarang adalah memastikan mereka bisa segera pulih. Farhan berharap peristiwa bencana tidak terulang kembali. Untuk itu perlu solusi jangka panjang. (E-2)