Kerugian Akibat Kemacetan Capai Triliunan Rupiah, Transportasi Terintegrasi Jadi Prioritas

KEMACETAN terjadi di semua kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu diakibatkan pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat.

Berdasarkan data yang ada disebutkan, tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi rata-rata per tahun, dalam kurun waktu lima tahun, tumbuh 8%. Bahkan berdasarkan data World Bank 2019, kemacetan yang terjadi mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan. Khusus untuk Jakarta saja yang sudah menerapkan angkutan massal seperti LRT, MRT, dan Trans-Jakarta masih dibayangi kemacetan dan mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp65 triliun per tahunnya.

Di Makassar, kerugian akibat kemacetan sama dengan yang dialami oleh Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan, sebesar Rp12 triliun per tahun. Ini akibat orang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi, dibanding transportas umum.

Menurut Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jusman, pada 2024, baru 8,6% warga Makassar yang terlayani angkutan umum, dari 131.605 penduduk berdasarkan data total 1.516.191 penduduk dalam radius 300 meter berjalan kaki untuk rute Trans Mamminasata.

"Ditambah mobilitas yang memang cukup tinggi. Jenis kendaraan pribadi yang bergerak itu mencapai 92%, dengan mobilisasi manusia yang menggunaan roda dua sebanyak 72%, dengan keberadaan ruas jalan macet 237, dari 1.244 ruas jalan yang ada. Ditambah kurangnya peminat menggunakan angkutan umum," sebut Jusman, Rabu (19/2).

Sehingga memang menurutnya, dibutuhkan pembenahan terhadap angkutan umum oleh pemerintah daerah. Sayangnya, hal itu juga belum dilakukan di Kota Makassar. Bahkan lanjut Jusman, terjadi tren penurunan total penumpang secara signifikan dari 2016 hinhga 2024.

"Itu sangat wajar, lantaran angkutan umum memang juga berkurang," seru Jusman.

World Resources Institute (WRI) Indonesia hadir dengan program kota masa depan yang bertujuan mengatasi kebutuhan pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan transportasi renda karbon dan inklusif.

Kenjana Aulia, dari WRI Indonesia pun menyebutkan, karena itu, mereka membuat kajian ketahanan dan mobilitas kawasan metropolitan pesisir, yang melingkupi kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminsa Gowa dan Takalar), yang merupakan Kawasan Strategi Nasional penggerak pertumbuham ekonomi di KTI (Kawasan Timur Indonesia).

"Maka digunakan metode partisipatif dala menilai pada tiga aspek, mulai dari kerentanan di tingkat kota, ketahanan komunikasi, dan kapasitas individu," sebut Kenjana.

Dari sana, lanjutnya, bisa dilihat bagaimana membangun sistem transportasi yang terintegrasi, aman, efisien, berkelanjutan, dan inklusif.

"Tentu kita mulai dari merancang transportasinya, regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, dan pelaksanaannya," lajut Kenjana.

Yang menurutnya, tentu harus dibarengi peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), penguatan tata kelola kelembagaan, pendanaan, promosi dan pengawasan. (LN/E-4)