Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENGHADAPI lonjakan harga sembako menjelang Ramadan 1446 H, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Gerakan Pangan Murah Kendalikan Inflasi (Gempur Kali) pada Selasa (18/2).
Acara yang digelar di halaman Pendopo Kecamatan Purbalingga ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang rentan terdampak inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga sembako.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga Mukodam menegaskan bahwa gerakan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Purbalingga dalam merespons kenaikan harga yang menggerus daya beli masyarakat.
“Melalui Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan (PKPK) Bank Jateng Cabang Purbalingga, kami menyediakan 1.500 paket sembako gratis. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Industri (Dinperindag) juga menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi,” jelas Mukodam.
Tak hanya paket sembako, gerakan ini juga menyediakan berbagai komoditas lain dengan harga terjangkau. Perumda Puspahastama menawarkan sembako murah non-paket di bawah harga pasar, sementara Dinas Pertanian (Dinpertan) menyediakan telur dengan harga peternak.
Paguyuban Wanita Tani Purbalingga (Pawaningga) yang dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) turut berkontribusi dengan menjual produk olahan pertanian.
“Upaya ini kami lakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat, terutama yang kurang mampu, tetap terjangkau. Selain itu, kami juga berupaya menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi,” tambah Mukodam.
Meski digelar di tingkat kecamatan, Mukodam berharap dampak gerakan ini dapat dirasakan secara luas dalam mengendalikan harga sembako.
“Dengan langkah ini, kami berharap kenaikan harga tetap bisa dijangkau masyarakat. Yang terpenting, Pemerintah hadir untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai,” tegasnya.
Salah seorang warga Penambongan, Sri Untari, mengungkapkan apresiasinya atas inisiatif Pemkab Purbalingga.
“Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pemerintah yang telah peduli dengan masyarakat kurang mampu. Semoga kegiatan ini terus bermanfaat bagi kami,” ujarnya. (H-1)
KOMISI B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbanyak gerakan pangan murah bagi masyarakat.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam program Gerakan Pangan Murah.
(Bapanas) memastikan ketersediaan pangan aman dan mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, stok Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog per 3 Maret 2025 berkisar di angka 1,9 juta ton
Pemerintah terus menunjukkan keseriusan untuk menyediakan pangan secara merata dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Langkah terbaru, pemerintah menggandeng Aprindo.
Pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta telah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) selama Ramadhan.
Bantuan ini merupakan simbol solidaritas dan penguatan ukhuwah antarwilayah dalam membantu saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah.
“Alurnya tetap sama, hanya prosesnya disederhanakan. Bedanya, untuk dapur MBG tidak perlu diunggah ke sistem DPMPTSP,”
Aliansi Masyarakat Purbalingga Pemerhati Soedirman (AMPPS) melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, di Jakarta.
Kegiatan pelatihan di Kabupaten Purbalingga ini berfokus pada pengolahan serbuk gula kelapa, dengan materi yang mencakup pengolahan produk segar menjadi dry food.
Secara politis, mengusung Tempat Lahir Soedirman bagi Purbalingga adalah langkah strategis untuk merebut kembali narasi nasional.
Penyaluran beras dilakukan tidak hanya melalui pedagang pasar, tetapi juga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang rutin digelar Pemkab Purbalingga bekerja sama dengan Bulog.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved