Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEPALA Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Riau Muliardi menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 untuk jemaah haji Provinsi Riau yang masuk pada embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751. Proses pelunasan biaya sudah bisa dilakukan sejak Jumat (14/2) kemarin.
“Jemaah haji Riau sudah bisa melakukan pelunasan mulai Jumat 14 Februari hingga 14 Maret 2025," kata Muliardi, Sabtu (15/2).
Ia menjelaskan, biaya yang dibayarkan oleh jemaah haji tersebut akan dikurangi dengan biaya setoran awal dan nilai manfaat yang masuk melalui virtual account masing-masing jemaah haji.
“Jemaah haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 juta. Sehingga dalam proses pelunasan, jemaah tinggal membayar selisihnya. Besaran BPIH ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, serta biaya hidup (living cost)," ungkapnya.
Sementara untuk petugas haji daerah (PHD), pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) sesuai Keppres, biayanya sebesar Rp88.310.259. Biaya tersebut, imbuh Muliardi, bagi PHD dan KBIHU dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina. Kemudian perlindungan pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya.
"Selain itu dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi serta pengelolaan BPIH," pungkasnya.(M-2)
Kedua tersangka merupakan anggota Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) di kampus UIN Suska Riau.
Peluncuran ini akan dilakukan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai bentuk komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyukseskan program Presiden Prabowo.
Keputusan untuk memperpanjang status tanggap darurat merupakan bentuk komitmen Pemprov Riau dalam penanganan Karhutla.
Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa dunia usaha harus mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
"Jadi saat wilayah yang mudah terbakar meluas, kami mohon bantuan, dukungan yang berada di Provinsi Riau benar-benar menjaga jangan sampai lahan itu terbakar,"
Polda Riau sedang terus menginvestigasi motif para tersangka di balik insiden Karhutla.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved