Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTAMINA menyatakan distribusi gas elpiji 3 kilogram di Kota Batam dalam kondisi terkendali dengan stok yang aman. Namun, pernyataan tersebut mendapat sorotan dari DPRD Batam menyusul temuan sejumlah penyimpangan dalam penyalurannya.
Sales Brand Manager Pertamina Rayon II Kepri untuk wilayah Batam, Gilang Hisyam mengatakan bahwa pasokan gas elpiji bersubsidi mengalami peningkatan sebesar 4,86% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. "Setiap penyesuaian harga dilakukan berdasarkan ketetapan pemerintah daerah, baik oleh gubernur maupun wali kota," katanya, Senin (10/2).
Berbeda dengan klaim tersebut, Anggota Komisi II DPRD Batam, Setya Putra Tarigan justru menemukan sejumlah penyimpangan distribusi, termasuk penjualan gas bersubsidi di minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Padahal, gas bersubsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pengawasan gas elpiji 3 kg seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun dalam praktiknya, wewenang tersebut justru diberikan kepada agen sebagai penyalur utama. Agen itu bukan lembaga, mereka pengusaha. Kalau semua diserahkan ke agen, bukankah ini menjadi monopoli?" ujarnya.
Setya juga mengungkap adanya praktik penjualan gas bersubsidi menggunakan becak pada malam hari untuk disalurkan ke luar area yang seharusnya mendapat subsidi. Selain itu, ia mempertanyakan biaya perizinan pangkalan gas yang mencapai Rp30 juta hingga Rp35 juta tanpa dasar hukum yang jelas dari Disperindag.
Menanggapi temuan tersebut, Gilang menegaskan tidak ada keuntungan tambahan bagi agen dan pangkalan akibat perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menambahkan masyarakat dapat melaporkan keluhan terkait distribusi gas elpiji melalui call center 135.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Batam berencana mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pendistribusian gas bersubsidi. "Permasalahan di Batam bukan hanya soal kelangkaan, melainkan juga penyaluran gas elpiji 3 kg bersubsidi yang tidak tepat sasaran," tambahnya. (S-1)
Salah satu alasan pembuatan aturan baru LPG 3 kg adalah karena, saat ini, tidak ada aturan yang melarang pembelian bahan bakar itu oleh masyarakat mampu.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Pernyataan berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM soal besaran subsidi LPG 3 kg menyoroti perbedaan metode perhitungan antara proyeksi anggaran dan harga riil pasar, yang berpotensi memengaruhi akurasi kebijakan energi pemerintah.
Pelaku UMKM serta ibu rumah tangga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram (kg) di pengecer dan pangkalan.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Kilang LPG Cilamaya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu dibangun untuk mendukung program substitusi impor, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan LPG dalam negeri.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Dengan sistem baru di tahun depan, pembelian LPG akan tercatat berdasarkan domisili dan status penerima, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved