Sejumlah LSM Dorong Pencabutan Izin PLTU Ombilin Sawahlunto

PEMBANGKIT Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin yang terletak di Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar) tengah menjadi sorotan publik karena berbagai permasalahan, mulai dari dampak lingkungan hingga ancaman kesehatan yang dialami masyarakat sejak awal 2000-an hingga sekarang.

Terkait permasalahan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang telah menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   (KLHK) mengenai perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, agar izin PLTU Ombilin tersebut. Begitu juga dengan Trend Asia yang turut mengkampanyekan penutupan PLTU Ombilin sebagai bentuk transisi energi bersih. 

Kasus itu saat ini sedang menunggu putusan akhir yang akan dibacakan PTUN Jakarta pada 21 Januari 2025 mendatang. 

Baca juga : Tingkat Kemiskinan Sumbar Turun Jadi 5,42 Persen

Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiqi mengatakan, persoalan terkait PLTU Ombilin sudah terjadi sejak 2000 silam dengan pelbagai permasalahan. 

"Masyarakat sudah banyak yang protes, mulai dari debu yang ditimbulkan, hasil pembakaran batu bara yang sebelumnya ditumpuk di seberang jalan," tuturnya saat diskusi publik di Kota Padang bertajuk "Menanti Pencabutan Izin PLTU Omblin" pada Minggu (19/1) malam. 

Diki juga memaparkan bahwa PLTU Ombilin itu berada di tengah perkampungan masyarakat, dan akses menuju PLTU tersebut menggunakan jalan yang juga menjadi jalur utama masyarakat setempat untuk beraktivitas.

Baca juga : Tol Padang-Sicincin Sepanjang 36,6 Km Mulai Diuji Coba, Solusi Kemacetan Musim Liburan Nataru

"Kondisi ini menimbulkan potensi bahaya dan gangguan, belum lagi cerobong yang dihasilkan oleh PLTU tersebut yang tidak sesuai dengan standar lingkungan," tuturnya. 

Ia melanjutkan, pada 2018 silam PLTU Ombilin sudah mendapatkan sanksi peringatan ketiga, terkait persoalan cerobong asap yang dekat dengan lingkungan masyarakat hingga debu yang ditimbulkan. 

Terkait sanksi yang diberikan pada tahun 2018 itu, pihak PLTU Ombilin tidak sepenuhnya mengindahkan peringatan tersebut. Salah satu masalah utama adalah filter cerobong asap yang belum diperbaiki sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Baca juga : Banjir dan Jalan Putus di Pesisir Selatan: Puluhan Rumah Terendam, Warga Mengungsi

Hingga 2020, pihak PLTU berdalih bahwa filter cerobong belum diperbaiki dengan alasan  peralatannya sedang dalam perjalanan. 

"Kemudian hasil tes kesehatan kepada siswa SD kelas 4 dan 5 di Desa Sijantang menunjukan 75% paru-paru anak-anak di sana tidak bekerja secara sempurna," tuturnya. 

Ia melanjutkan, temuan itu menjadi bukti nyata dampak serius yang ditimbulkan oleh PLTU Ombilin, maka dari itu LBH Padang menggugat KLHK agar PLTU Ombilin tersebut berhenti beroperasi. 

Baca juga : Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumbar Buka Suara

"PLTU Ombilin ini sudah tidak layak beroperasi, sudah sangat tua. Berdiri sejak 1996 silam," ujarnya.

Ia melanjutkan, PLTU Ombilin dinilai juga membandel terkait ketidakterbukaan informasi kepada publik
 
"Dokumen terkait informasi emisi yang dihasilkan seharusnya menjadi informasi yang transparan, publik wajib tau. Namun hal itu dianggap sebagai informasi tertutup oleh pihak PLTU Ombilin," tuturnya. 
 
Juru Kampanye Trend Asia, Novita Indri mengatakan, PLTU Ombilin sudah beroperasi dalam usia yang tua, sehingga menyebabkan tingginya risiko kerusakan dan pelanggaran lingkungan.

"PLTU Ombilin hanyalah salah satu contoh yang bermasalah, dan masih banyak lagi PLTU lainnya di Indonesia. Di Jawa yang paling dekat dengan Jakarta ada 10 PLTU punya PLN, makanya Jakarta berada pada paling atas polusi udaranya," tuturnya. 

Ia mengatakan, setiap warga negara mempunyai hak untuk hidup bersih dan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi pengunaan bahan bakar fosil, tetapi hal itu hingga saat ini masih sekedar pernyataan di atas kertas. 
 
"Bagaimana menuju generasi emas, kita tidak diberikan akses energi bersih. PLTU Ombilin hanya satu dari banyak cerita yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan," tuturnya. 

Ia mengatakan, jika PLTU Ombilin dicabut izinnya bukan berarti Sumatera akan kekurangan pasokan listrik.

"Sumatera memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, dan jika pemerintah serius, kita dapat beralih ke energi bersih tanpa bergantung pada batu bara dan mematikan PLTU kita. Tetapi itu tentu tidak mudah," tuturnya.

Ia mengatakan, putusan yang akan dibacakan hakim pada 21 Januari 2025 mendatang dapat berpihak kepada rakyat. "Kita berharap penuh bahwa hakim bisa memutuskan kemenangan di pihak warga," tuturnya. 

Kemudian menurutnya data sanksi dan pemulihan lingkungan oleh PLTU Ombilin harus dibuka kepada publik. 

"Itu adalah informasi publik. Kita berhak tau apa yang terjadi di Sawahlunto, kita berhak tau bagaimana KLHK memonitoring PLN atas pencemaran lingkungan yang mereka lakukan," tuturnya.

Melihat dampak yang ditimbulkan oleh PLTU Ombilin tersebut, Akdemisi Rozidateno sekaligus sekaligus dosen Universitas Andalas mengatakan, situasi yang terjadi saat ini sedang tidak baik-baik saja, sayangnya masyarakat tidak menyadari hal itu. 

"Jangan terjebak dalam ketakutan, harusnya kita cemas dan reponsif terhadap dampak dari PLTU Ombilin tersebut. Ini adalah hal penting untuk kita diskusikan," tuturnya.

Ia menyoroti saat ini masyarakat maupun mahasiswa banyak yang tidak peduli terkait isu lingkungan tersebut. 

"Mahasiswa saat ini cenderung lebih fokus pada masalah pribadi, seperti menurunkan UKT dari pada berperan aktif dalam aksi kepentingan publik yang dapat memengaruhi perubahan sosial," tuturnya. 

Influencer Sumatera Barat, Desbi Sugari mengatakan, kampanye persoalan lingkungan mesti turut disosialisasikan secara masif di media sosial.

Saat ini, menurutnya, konten terkait PLTU Ombilin tidak banyak bermunculan di media sosial.

"Konten terkait PLTU Ombilin sangat sedikit di media sosial, ketika dicari yang keluar LBH Padang dan Trend Asia. Ini salah satu bukti ketidakpedulian kita terhadap lingkungan," tuturnya. 
 
Ia mengatakan, saat ini banyak anak muda yang cenderung lebih memilih untuk menggunakan akun kedua atau close friends di media sosial untuk mengekspresikan suara pribadinya, tanpa mempertimbangkan isu-isu yang mempengaruhi  masyarakat. (S-1)