Proses PHP Pilkada Batam di MK Berlanjut, Sidang Putusan Awal Digelar Februari

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan menggelar pembacaan putusan awal sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada 11-13 Februari 2025. Ketua KPU Kota Batam Mawardi menyatakan putusan tersebut akan menentukan kelanjutan proses penyelesaian sengketa Pilkada Batam 2024.

"Pembacaan putusan awal akan menentukan apakah permohonan memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Jika memenuhi syarat, proses berikutnya akan dilaksanakan pada 7-11 Maret 2025," kata dia, Sabtu (18/1).

Saat ini, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Batam yang diwakili oleh Bosar Hasibuan sedang mengikuti proses persidangan di Jakarta. Tahapan persidangan telah memasuki fase pembacaan permohonan dari pihak pemohon, dan akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban dari pihak termohon pada 20 Januari 2025.

Baca juga : Hasil Pilkada Batam masih Abu-Abu, KPU Tunggu Putusan MK

Dia menjelaskan rangkaian proses persidangan mencakup beberapa tahapan penting, termasuk pembacaan permohonan, penyampaian jawaban termohon, dan penyampaian bukti-bukti sebelum pengambilan keputusan final. KPU Batam belum melakukan persiapan lanjutan mengingat putusan MK belum bersifat final.

Gugatan PHP ini diajukan oleh pasangan calon Nuryanto-Hardi Selamat Hood (NADI) yang mengajukan sejumlah keberatan terhadap hasil Pilkada Batam 2024. Proses persidangan di MK ini akan menjadi penentu akhir dari sengketa hasil pemilihan kepala daerah tersebut.

Sementara itu, terkait status Ex Officio Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam, Wali Kota terpilih Amsakar Achmad menegaskan bahwa ketentuan tersebut masih berlaku sesuai PP Nomor 62 tahun 2019 tentang perubahan kedua kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. 

Baca juga : Rekapitulasi Pilkada Nongsa Batam Memakan Waktu 4 Hari, Polisi Minta Evaluasi

"Berdasarkan pemahaman saya, sepanjang PP itu belum dicabut artinya masih tetap berlaku. Kalau kemudian presiden punya kebijakan tertentu, mungkin untuk penguatan wakilnya menjadi bagian," katanya.

Dia memperkirakan perubahan regulasi tersebut tidak akan mudah dilakukan mengingat potensi dampaknya terhadap kepercayaan investor di Kota Batam. "Apabila regulasi tersebut diganti, hal ini bisa menimbulkan kontraproduktif yang memudarkan rasa kepercayaan investor," ujarnya.

Gugatan PHP ini diajukan oleh pasangan calon Nuryanto-Hardi Selamat Hood (NADI) yang mengajukan sejumlah keberatan terhadap hasil Pilkada Batam 2024. Proses persidangan di MK ini akan menjadi penentu akhir dari sengketa hasil pemilihan kepala daerah tersebut. (S-1)