Tidak Lagi Impor, Pemerintah Lakukan Berbagai Upaya Percepat Swasembada Pangan

PEMERINTAH tidak lagi membuka kran impor untuk empat komoditas utama, terutama beras, yang selalu diimpor dengan alasan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah. Karenanya, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk percepat swasembada pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat Rakor Bidang pangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1) mengatakan ada 10 hal dukungan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk swasembada pangan.

"Pertama adalah, mulai dari hulu ke hilir harus satu koordinasi Kemenko Pangan, yang terdiri dari Kementan, Bapanas, BGN, Bulog, BUMN pangan dan stakeholder lainnya," kata Zulhas.

Baca juga : Pemerintah Tegaskan tidak Lagi Impor 4 Bahan Pangan, Wujudkan Swasembada Pangan 2027

Kedua, melakukan kebijakan pelepasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Lalu ketiga melakukan percepatan dokumen dan perizinan lingkungan dari kementerian terkait, kemudian keempat revitalisasi 61 bendungan serta perbaikan sistem irigasi oleh Kementerian PU.

Kelima, Zulhas menyebut butuh dukungan dari Kementrian Pendidikan bekerja sama dengan Kementan dalam program petani milenial. Kemudian keenam, melakukan penelitian bidang pangan dan gizi.

Lanjut ketujuh pemberdayaan penyuluhan pertanian, dan memberikan kepastian status kepemilikan lahan, serta optimalisasi sumber daya kelautan dan perikanan. "Dan yang paling utama adalah peran pemerintah daerah," tukas Zulhas.

Baca juga : Swasembada Ikan

Ia menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan jumlah luasan lahan baku sawah lima tahun terakhir (2019-2024) di 16 provinsi, dari 7.463.948 hektare jadi 7.384.341 hektare. Sehingga lahan baku sawah berkurang 79.607 hektare.

"Sehingga kita memang fokus melakukan optimalisasi lahan, cetak sawa baru, infrastruktur irigasi, penyediaan bibit unggul, serta pemberdayaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan tersebut," lanjut Zulhas.

Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya percepatan pembukaan lahan sawah baru yang produktif guna meningkatkan kapasitas produksi padi nasional menuju swasembada pangan.

Baca juga : Menteri PU Ungkap Luas Tanam di Sulsel akan Ditambah 213.521 Hektare

Ia juga memastikan bahwa semua intervensi yang diperlukan, seperti penyediaan sarana produksi, keterlibatan petani muda, dan teknologi pertanian modern, telah direncanakan dengan matang.

Amran juga menegaskan dua hal untuk mengejar target swasembada pangan, yaitu peran Bulog menyerap gabah dan pembangunan irigasi. "Jika kedua hal itu maksimal, maka swasembada pangan tidak akan bermasalah," tegasnya.

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono pun menjelaskan, jika pada 2025 ini, pihaknya berencana menyerap 2 juta ton beras dengan komposisi 20% gabah kering panen (GKP) yang setara dengan 400 ribu ton beras, serta 30% gabah kering giling (GKG) yang setara dengan 600 ribu ton beras, dan 50% beras (1 juta ton beras).

"Penyerapan yang dilakukan tentu sesuai dengan harga pokok produksi GKP menjadi GKG, kemudian menjadi beras. Tentu dengan memperhitungkan rendemen pengolahan, pengeringan, penggilingan, ongkos angkut, dan hasil samping seperti bekatul, menir dan lainnya," jelas Wahyu.

Dari sana, kemudian diusulkan HPP, yang seperti ketahui, HPP GKP senilai Rp6.500 per kilogram, GKP Rp8.299 per kilogram, dan beras sebesar Rp12.400 per kilogram. (S-1)