Wamen UMKM: Sektor Pertanian dan Perikanan Kunci Ketahanan Pangan Nasional

WAKIL Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan pentingnya peran UMKM di sektor pertanian dan perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 29 juta UMKM di sektor pertanian yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan.

"Dari total UMKM pertanian, 99% merupakan usaha perseorangan, sementara sisanya terdiri dari 0,02% usaha berbadan hukum dan 0,04% usaha lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional," ujar Helvi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1).

Baca juga : Kemen UMKM Sebut akan Bantu Pedagang Korban Kebakaran Glodok Plaza Tamansari

Namun, Helvi menyoroti tantangan besar yang dihadapi sektor pangan, seperti rendahnya indeks inklusi keuangan bagi petani, pekebun, dan nelayan yang baru mencapai 62,26%. Selain itu, regenerasi petani menjadi masalah krusial, mengingat 64,2% tenaga kerja di sektor pertanian berusia di atas 45 tahun.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkuat kebijakan pembiayaan inklusif bagi UMKM di sektor pangan. Pada 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp282 triliun, meningkat dari Rp260 triliun pada 2023.

"Namun, proporsi penyaluran untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan selama lima tahun terakhir masih rendah, berkisar di angka 30 persen. Sementara itu, sektor kelautan yang semula 1,8 persen pada 2020 turun menjadi 1,4 persen di 2024," jelas Helvi.

Baca juga : Menteri UMKM Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat lewat UMKM

Di Sulawesi Selatan, realisasi KUR tahun 2024 mencapai Rp16,8 triliun, dengan 45 persen dialokasikan untuk sektor pertanian, jauh di atas rata-rata nasional. Namun, Helvi mencatat proporsi KUR untuk sektor perikanan di provinsi tersebut masih rendah, hanya 3,9%, meskipun potensinya sangat besar.

Helvi mendorong pemerintah daerah, termasuk bupati dan wali kota, untuk memaksimalkan program KUR dalam mendukung ketahanan pangan.

"Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kementerian UMKM terus mendorong optimalisasi target penyaluran KUR sebesar 60% untuk sektor produktif. Saat ini, dari total penyaluran Rp282,44 triliun, baru 57,81% atau Rp163,28 triliun yang tersalurkan ke sektor produktif," ujarnya.

Baca juga : UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Sulteng

Pemerintah juga menggenjot program KUR Klaster dan KUR Alsintan sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas pertanian.

"Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan," kata Helvi.

Helvi mengajak seluruh pihak memperkuat peran UMKM di sektor pangan dengan kolaborasi solid untuk menciptakan ketahanan pangan yang tangguh dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. (S-1)