Blora dan Salatiga Tunda Pelaksanaan MBG, Salah Satunya Akibat Kekurangan Alat Dapur

KURANGNYA peralatan dapur serta belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) menjadi biang kerok mundurnya waktu pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Blora dan Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Pemantauan Media Indonesia Selasa (7/1), hingga hari kedua pelaksanaan program (MBG), dua daerah itu masih belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Menurut rencana, baru pekan depan dimulai karena masih terkendala beberapa hal hingga pemerintah daerah setempat melaksanakan penundaan.

Meski dari 37 titik di Jawa Tengah telah ditentukan untuk memulai pelaksanaan program MBG serempak pada Senin (6/1), dua daerah tersebut memastikan menundanya.

Baca juga : NasDem Harap Makan Bergizi Gratis Turut Mendukung Kualitas Pendidikan Anak-anak di Sekolah

"Ada beberapa persyaratan dan perlengkapan dapur yang belum lengkap, sehingga kegiatan MBG belum dapat dilaksanakan di daerah ini," kata Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Blora Artika Diannita.

Sejumlah peralatan dapur, lanjut Artika, belum diterima di dapur sehat sehingga sulit untuk memulai memasak makanan guna melaksanakan program MBG sesuai keputusan Badan Gizi Nasional.

"Kami belum dapat menentukan dengan pasti kapan dapat dimulai program MBG di Blora ini," tambahnya.

Baca juga : Pemerintah Pusat Belum Gelontorkan Dana, Program Makan Bergizi Gratis di Palu Tertunda

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nunuk Dartini mengatakan, penyebab belum dimulainya MBG di daerah itu karena masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat.

"Kami juga belum menerima perintah resmi dari pusat sehingga kami belum berani melaksanakan, takut salah," ujarnya.

Menurut Nunuk, apabila petunjuk dan perintah terkait MBG sudah keluar, Dinas Pendidikan Kota Salatiga akan segera melakukan distribusi untuk program tersebut. Namun sampai hari kedua pelaksanaan MBG, pihaknya belum menerima dan masih menunggu arahan yang dimaksud.

"Petunjuk tersebut sebagai dasar untuk melangkah. Kemarin baru zoom dan leading sector-nya BGN, kami masih menunggu juknis dan juklak dari pemerintah pusat agar tidak menyalahi aturan," tutur Nunuk. (AS/E-2)