Mentan Banjir Keluhan dari Brigade Pangan di Sumut

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) di Sumatra Utara pada 10-11 Desember 2024. Dalam kunker kali ini, sejumlah agenda dilakoni Mentan di Kota Medan dan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) yang seluruhnya berkaitan dengan Brigade Pangan.

Setelah memimpin Rapat Koordinasi Brigade Pangan pada Selasa (10/12) malam di Medan, keesokan harinya Andi melanjutkan agenda di Sumut dengan meninjau lahan padi kelolaan Brigade Pangan serta memimpin Apel Siaga Brigade Pangan, di Sergai. Dalam apel siaga, para petani anggota Brigade Pangan sempat diberi kesempatan oleh Mentan menyampaikan keluhan mengenai hambatan-hambatan yang masih terjadi.

Mereka yang maju ke depan menyampaikan beragam keluhan kepada Mentan, mulai dari masalah banjir hingga gangguan terhadap aktivitas brigade oleh organisasi kepemudaan (OKP). Keluhan-keluhan yang disampaikan terlihat dilayani Andi, panggilan akrab Mentan, dengan pembahasan singkat dan diakhiri dengan rencana solusi, satu per satu.

Baca juga : Tinjau Sawah Sumut, Mentan Amran Optimis Program Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah Berjalan Lancar

Beberapa anggota brigade dari wilayah berbeda tercatat melontarkan keluhan yang hampir serupa mengenai rentannya lahan kelolaan mereka direndam banjir. Banjir tersebut diakibatkan ketiadaan atau kerusakan tanggul atau irigasi.

Merespons keluhan-keluhan tersebut Mentan memastikan kebutuhan pembangunan atau perbaikan tanggul dan irigasi di Sumut, baik primer, sekunder maupun tersier, akan diselesaikan pemerintah mulai 2025. Secara nasional, ketersediaan biaya yang sudah dianggarkan untuk proyek-proyek tersebut sebesar Rp15 triliun.

Ada juga anggota brigade yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi untuk operasional alsintan. Mengenai masalah ini, Andi meminta Pertamina, lembaga penyalur dan pihak kepolisian untuk tidak mempersulit petani atau kelompok brigade memperoleh solar.

Baca juga : Solusi Radikal Kementan-BNPT untuk Penyelesaian Radikalisasi

Menurut Mentan, petani memiliki alokasi solar bersubsidi dari pemerintah sebanyak 1,4 juta kiloliter dan hingga kini kuota tersebut belum habis. Masalah berikutnya yang dikeluhkan brigade adalah kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi serta data penerima yang berubah-ubah.

Mengenai keluhan itu, Andi memastikan kondisi tersebut tidak akan terjadi lagi mulai 2025 dan setiap petani bisa mendapatkannya hanya dengan menunjukkan KTP. Dengan ketersediaan anggaran sekitar Rp54 triliun, Mentan yakin suplai pupuk akan selalu tersedia sepanjang tahun.

Masalah lain yang dikeluhkan brigade juga mengenai gangguan yang dialami mereka oleh OKP. Akibatnya, brigade merasa tidak aman dan nyaman saat menggarap lahan kelolaannya.

Baca juga : Mentan Banjir Pujian dari Komisi IV DPR RI Setelah Dapat Apresiasi dari Presiden

Mengenai keluhan itu, Andi meminta brigade yang mengalaminya untuk selalu membangun hubungan harmonis dan komunikasi intens dengan berbagai pihak, khususnya dengan OKP yang dimaksud. Mentan tidak menginginkan Polri dan TNI terlibat dalam persoalan itu.

Pada kesempatan tersebut Andi juga merinci bantuan dari kementeriannya kepada Brigade Pangan. Dan dia menegaskan, proses pendaftaran hingga pemberian bantuan untuk Brigade Pangan tidak dipungut biaya sepeser pun. "Kalau ada pungutan biaya, yang memungut akan diproses hukum dan dan yang dipungut akan dikeluarkan dari Brigade," ungkapnya.

Adapun bantuan kepada brigade yang telah memenuhi persyaratan (terdiri dari 15 orang dan memiliki lahan kelolaan seluas minimal 200 hektare) berupa alat-alat produksi pertanian (alsintan), bibit padi dan pupuk bernilai total Rp3 miliar per kelompok.

Baca juga : Menteri Amran Dapat Apresiasi Presiden dan Komisi IV DPR RI atas Capaian Ketahanan Pangan

Sebelumnya, Heru Tri Widarto, Plt Dirjen Perkebunan yang juga Penanggungjawab Brigade Pangan Sumut, mengungkapkan saat ini Sumut memiliki 158 tim Brigade Pangan yang tersebar di 14 kabupaten. Antara lain Tapanuli Tengah (6), Labuhanbatu (7), Asahan (6), Nias Selatan (1), Serdangbedagai (6), Batubara (1), Nias Utara (1), Mandailing Natal (15), Nias (3), Labuhanbatu Utara (32), Tapanuli Selatan (3), Nias Barat (2), Langkat (40) dan Deliserdang (35).

Pemerintah membentuk Brigade Pangan untuk membantu petani meningkatkan hasil panen melalui pelatihan, pendampingan dan penggunaan teknologi pertanian. Tim brigade yang terdiri dari kelompok tani,  penyuluh pertanian dan masyarakat setempat itu juga dibentuk untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong untuk menanam tanaman pangan.

Kementan meyakini Brigade Pangan di Sumut akan mampu membantu provinsinya mencapai peningkatan target optimasi lahan (oplah) padi dari 30.442 hektare pada 2024 menjadi 50.310 hektare pada 2025.(N-2)