Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Koordinator bidang Pangan (Menkopangan) Zulkifli Hasan perintahkan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Bupati Boyolali untuk membantu menyelesaikan kasus pemblokiran rekening bank milik pengepul susu Pramono, dalam waktu dua minggu. Jika pemblokiran tidak juga selesai, Mengkopangan mengatakan akan datang kembali ke Boyolali, Jawa Tengah.
"Saya minta Pak Gubernur dan Bupati bantu menyelesaikan pemblokiran rekening milik Pak Pramono dalam dua minggu. Kalau sampai tidak selesai, ya saya datang kesini lagi," tegas Mengkopangan yang akrab disapa Zulhas itu.
Permintaan pembukaan pemblokiran disampaikan Pramono, dalam dialog bersama pemerah dan peternak sapi perah di halaman UD Pramono di Desa Singosari, Boyolali, Selasa ( 19/11).
Perintah Zulhas itu langsung disambut suka cita oleh sekitar 1.500 pemerah susu dan peternak sapi perah yang hadir. Kasus pemblokiran rekening bank milik pengepul susu yang tiap hari menampung 20 ton susu milik 1.300 peternak sapi perah Boyolali dan Klaten ini sudah terjadi sejak 4 Oktober silam.
Akibat pemblokiran itu Pramono mengaku terpaksa menjual enam sapi miliknya untuk perputaran membayar setoran susu perah sebanyak 20 ton per hari. "Dampak lain dari pemblokiran, juga membuat saya tidak bisa memberikan simpan pinjam kepada para peternak anggota saya," keluh pria 67 tahun itu. Sejak 2016, Pramono memberikan harga setoran susu paling tinggi dibandingkan 8 KUD Susu lain di Boyolali.
Selain memerintahkan Pj Gubernur Jateng dan Bupati Boyolali, Zulhas juga bersedia memberikan bantuan mesin pendingin (cooler) susu seharga Rp400 juta. "Larang (mahal) itu, tapi saya minta Charlie (anggota Komisi VII DPR RI M Hatta, red ) dalam waktu dua minggu bisa kumpulkan Rp400 juta untuk mesin cooling itu," sergah Zulhas kepada Hatta yang duduk di sebelahnya.
Dalam acara saresehan untuk mendengarkan keluhan para peternak sapi perah itu, Menkopangan juga mencatat permintaan bantuan sapi yang mati karena penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun, Zulhas tidak langsung menyanggupi permintaan bantuan sapi untuk pengganti sapi mati akibat PMK. Dia mengatakan akan mengkoordinasikan dengan Menteri Pertanian.
"Karena Menkopangan tidak punya sapi. Itu wewenang Menteri Pertanian. Jadi permintaan bapak dan ibu ini saya catat dan akan saya koordinasikan dengan Mentan Amran. Sudah lumayan kan saya datang kesini. Mana tepuk tangannya," sambung dia sembari tersenyum lebar.
Sebagai rasa terima kasih, Pramono menyatakan bahwa usahanya, UD Pramono, akan menambah Rp100/liter atas setoran susu peternak, jika bantuan daya listrik dari PLN sudah selesai dikerjakan. "Dengan bantuan listrik ini, pasti akan mengoptimalkan pendinginan susu. Jadi nanti harga akan saya tambah Rp100 (dari harga sebelumnya Rp7.300)," ungkap Pramono yang disambut suka cita para anggotanya.
Menkopangan Zulkifli Hasan juga mengatakan mendukung kewajiban industri pengolahan susu (IPS) untuk menerima produk susu lokal secara keseluruhan, sebagai syarat impor. Dia tegaskan, terkait impor susu, mekanisme teknisnya adalah Kementerian Perdagangan harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pertanian, yang mensyaratkan IPS wajib menerima setoran susu lokal tanpa pembatasan kuota. "Jadi intinya, bisa impor susu kalau ada izin dari Menteri Pertanian," tegas pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) ini.
Sementara itu, menyinggung program makan tambahan (PMT), Zulhas mengaku sangat bangga dengan keberadaan UMKM sektor persusuan di Boyolali. Apalagi mereka terlibat dalam program secara langsung di daerah. "Badan gizi kan di bawah (kemenko) saya. Saya senang UMKM di sini dilibatkan di sejumlah daerah untuk pelaksanaannya," ujar dia menyikapi sejumlah UMKM produksi susu kemasan yang mendapatkan kepercayaan di sejumlah daerah di Jateng, seoerti Magelang, Boyolali dan daerah lain.
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan kepada Media Indonesia akan menindaklanjuti permintaan Menkopangan. Ia akan segera berkoordinssi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga Ombudsman RI yang akan memanggil Dirjen Pajak. "Mudah mudahan bisa segera tuntas, dan UD Pramono bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh anggotanya," pungkas Mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Sebelumnya, pada 5 November 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan pemblokiran rekening UD Pramono telah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum pemblokiran telah diberikan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan kepada penunggak pajak. Dilansir Antara, tunggakan pajak yang menyebabkan rekening UD Pramono diblokir, dikabarkan mencapai Rp670 juta. (M-1)
Nana Sudjana menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah sejak September 2023. Selama 1,5 tahun, ia berhasil meraih berbagai prestasi.
Program perbaikan RTLH yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari warga Kabupaten Pemalang
REALISASI investasi di Jateng sepanjang 2024 mencapai Rp88,4 triliun. Investasi tersebut melahirkan 65.815 proyek dan menyerap tenaga kerja dalam negeri hingga mencapai 409.338 orang.
PENJABAT (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menghadiri acara pembukaan masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
Dalam proses pendaftaran, masyarakat bisa mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile di Play Store dan melakukan registrasi atau pendaftaran. Pada 30 hari sebelum ulang tahun pengguna
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, meminta ASN di lingkungan Pemprov Jateng untuk terus mempertahankan kinerja baik, terutama menjelang pelantikan gubernur definitif pada Februari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved