Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BEA Cukai Kendari tindak 1.120.000 batang rokok ilegal yang dimuat dalam sebuah kontainer yang bercampur dengan barang-barang lainnya di wilayah Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penindakan dilakukan pada Senin, 16 September 2024 berkat informasi masyarakat.
Menurut keterangan Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Tonny Riduan P Simorangkir, penindakan ini berawal dari informasi masyarakat tentang rencana pengiriman rokok ilegal ke wilayah Sulawesi Tenggara. Dari hasil analisis dan pendalaman informasi, pihaknya mampu menegah sebanyak 50 karton rokok ilegal yang dimuat dalam sebuah kontainer yang bercampur dengan barang-barang lainnya.
“Kami menemukan 1.120.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai, diperkirakan seluruhnya bernilai Rp1.545.600.000 dengan nilai cukai Rp835.520.000,” ungkapnya.
Seluruh barang bukti kini telah dibawa ke Kantor Bea Cukai Kendari untuk penelitian lebih lanjut. Tujuannya untuk mengetahui pelanggaran secara lebih detail, pihak-pihak yang terkait, modus, dan hal-hal terkait lainnya.
Untuk sementara, petugas menduga adanya pelanggaran terhadap Pasal 54 dan/atau 56 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (RO/Z-3)
Selain Lalodati, beberapa wilayah lain juga terdampak, yaitu, Kelurahan Punggolaka: 50 KK, Kelurahan Watulondo: 45 KK dan Kelurahan Kadia serta Pondambea 120 KK.
KEPALA Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi membeberkan bahwa biaya program makan bergizi gratis di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara masih pakai dana pribadi Presiden Prabowo
Klinik Utama Mata JEC-Orbita Kendari resmi beroperasi. Kehadirannya semakin memudahkan masyarakat Kota Kendari dan sekitarnya untuk mengakses layanan kesehatan mata.
Guru PPG Prajabatan merupakan salah satu program unggulan GTK. Para guru disiapkan menjadi guru baru di Indonesia.
Nunuk berpesan agar terus meningkatkan kompetensi dan belajar melalui berbagai program yang diluncurkan Kemendikbudristek.
Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dinilai mengancam keberlangsungan industri dan kesejahteraan jutaan pekerja industri hasil tembakau.
Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Rokok Ilegal belum menyasar akar masalah karena terlalu fokus pada penindakan di bagian hilir tanpa mengatasi sumber permasalahan dari sisi hulu.
Pemerintah didesak untuk memberlakukan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan.
Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah dashboard pemantauan di wilayah rawan peredaran rokok ilegal.
Tindakan ini juga selaras dengan program Astacita Presiden Prabowo, yang menekankan penanganan serius terhadap peredaran rokok ilegal.
Potensi penerimaan negara yang tidak diperoleh dari barang-barang tersebut sebesar Rp8,9 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved