Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PENYULUH agama di Sulawesi Tengah didorong untuk menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah stunting dan memperkuat moderasi beragama.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng, Ulyas Taha menyatakan, peran strategis penyuluh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk mencegah stunting.
Ia berharap, penyuluh juga turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan mengajak ibu-ibu memperhatikan asupan gizi anak-anak.
Baca juga : Penanganan Kemiskinan Dan Stunting Di Parigi Moutong Harus Sejalan
Ulyas menyebutkan, visi Indonesia Emas 2045, yaitu melahirkan generasi cemerlang yang cerdas serta memiliki pemahaman pluralistis dan nilai etik.
"Saya berharap penyuluh dapat meningkatkan perannya untuk membantu menurunkan stunting. Kami akan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten dan kota. Penyuluh harus percaya diri dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mencapai program pemerintah, baik dari Kemenag maupun Pemda," terangnya di Palu, Kamis (28/8).
Selain fokus pada stunting, moderasi beragama juga menjadi perhatian utama dalam pembinaan ini. Ulyas menekankan, pentingnya menjaga kerukunan umat beragama di Sulteng.
Baca juga : Pemprov Sulteng Minta BKKBN Jadi Ujung Tombak Menangani Stunting
"Penyuluh harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati," tandasnya.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022-2023 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita secara nasional sebesar 21,6%.
Angka itu masih berada di atas target RPJMN 2020-2024 yaitu 18,4%. Sementara data di Sulteng berada pada peringkat ketujuh, dengan prevalensi stunting sebesar 28,2%. (N-2)
GUBERNUR Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas tambang ilegal di provinsi itu.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Pemprov Sulteng berkomitmen menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembang melalui regulasi yang mendukung, kemudahan perizinan, dan kebijakan insentif.
Pengukuhan ini menandai keterlibatan Palu dalam jaringan nasional keamanan siber, bersama 43 TTIS dari pelbagai instansi pusat dan daerah.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Kedua, produksi beras naik 45.810 ton GKG atau setara 29.779 ton beras, sehingga surplus beras meningkat dari 137 ribu ton menjadi 150 ribu ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved