Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus sosialisasikan tata kelola tebu rakyat sebagai salah satu upaya penguatan bahan baku menuju swasembada gula nasional 2030, mulai dari hulu hingga hilir.
Hadir dalam acara FGD di Universitas Gadjah Mada, Selasa (2/6), Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan pentingnya kebijakan Pengembangan Tebu Rakyat sebagai upaya peningkatan produksi gula tebu karena saat ini kebutuhan gula konsumsi tahun 2024 sebesar 2,93 juta ton dengan proyeksi produksi gula nasional tahun 2024 adalah sebesar 2,38 juta ton, sehingga masih perlu dioptimalkan, sekitar 662 ribu ton harus dipenuhi.
Lebih lanjut Andi mengatakan, swasembada gula nasional harus diperhatikan mulai dari hulu seperti penyediaan lahan tebu, penyediaan benih dalam satu manajemen PG dan penataan varietas, penggunaan varietas unggul (rendemen tinggi), penyediaan SAPRODI dan ALSINTAN, peningkatan kapasitas SDM, penerapan GAP, GHP, GMP, penguatan kemitraan dan penerapan sistem pembelian tebu serta pembiayaan perbankan (KUR).
Baca juga : Tingkatkan Protas Tebu Menuju Swasembada Gula Nasional
Direktorat Jenderal Perkebunan berkolaborasi dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI-SDLP) terkait pemetaan potensi areal tebu. Beberapa lokasi telah dilaksanakan ground checking seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Nusa Tenggara Timur.
Direktorat Jenderal Perkebunan saat ini telah melakukan upaya-upaya perbaikan tata kelola tebu rakyat mulai hulu sampai hilir, seperti pengelolaan benih, pupuk, pengairan, pemeliharaan, mekanisasi, pengendalian OPT sampai dengan pengelolaan panen dan pasca panen, penyediaan permodalan yang aman dan mudah yang terus dilakukan penyesuaian, serta penguatan kelembagaan petani agar petani lebih berdaya saing dan memiliki kekuatan tawar kepada Pabrik Gula maupun pedagang gula.
"Dengan kebijakan pengembangan tebu rakyat ini, kami berharap swasembada gula nasional dapat terwujud sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 40 tahun 2023 mengenai percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (Biofuel)," harap Andi Nur. (Z-7)
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut agenda tersebut diharapkan menjadi simbol keberlanjutan swasembada beras nasional.
Pengumuman swasembada pangan perlu disertai kejelasan definisi dan konteks produksi. Ia mengingatkan secara historis, panen raya padi di Indonesia berlangsung pada Februari hingga Mei.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Menurutnya, hal itu menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
Rakernas dan Temu Tani Nasional 2025 yang digelar HKTI menjadi ajang konsolidasi sektor pertanian untuk memperkuat Swasembada Pangan,
Anggota DPR Rokhmin Dahuri soroti pendapatan petani yang masih rendah, hanya Rp 2,4 juta per bulan, meski produksi beras nasional 2025 diproyeksikan mencapai 34 juta ton
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved