Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus sosialisasikan tata kelola tebu rakyat sebagai salah satu upaya penguatan bahan baku menuju swasembada gula nasional 2030, mulai dari hulu hingga hilir.
Hadir dalam acara FGD di Universitas Gadjah Mada, Selasa (2/6), Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, menjelaskan pentingnya kebijakan Pengembangan Tebu Rakyat sebagai upaya peningkatan produksi gula tebu karena saat ini kebutuhan gula konsumsi tahun 2024 sebesar 2,93 juta ton dengan proyeksi produksi gula nasional tahun 2024 adalah sebesar 2,38 juta ton, sehingga masih perlu dioptimalkan, sekitar 662 ribu ton harus dipenuhi.
Lebih lanjut Andi mengatakan, swasembada gula nasional harus diperhatikan mulai dari hulu seperti penyediaan lahan tebu, penyediaan benih dalam satu manajemen PG dan penataan varietas, penggunaan varietas unggul (rendemen tinggi), penyediaan SAPRODI dan ALSINTAN, peningkatan kapasitas SDM, penerapan GAP, GHP, GMP, penguatan kemitraan dan penerapan sistem pembelian tebu serta pembiayaan perbankan (KUR).
Baca juga : Tingkatkan Protas Tebu Menuju Swasembada Gula Nasional
Direktorat Jenderal Perkebunan berkolaborasi dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI-SDLP) terkait pemetaan potensi areal tebu. Beberapa lokasi telah dilaksanakan ground checking seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, hingga Nusa Tenggara Timur.
Direktorat Jenderal Perkebunan saat ini telah melakukan upaya-upaya perbaikan tata kelola tebu rakyat mulai hulu sampai hilir, seperti pengelolaan benih, pupuk, pengairan, pemeliharaan, mekanisasi, pengendalian OPT sampai dengan pengelolaan panen dan pasca panen, penyediaan permodalan yang aman dan mudah yang terus dilakukan penyesuaian, serta penguatan kelembagaan petani agar petani lebih berdaya saing dan memiliki kekuatan tawar kepada Pabrik Gula maupun pedagang gula.
"Dengan kebijakan pengembangan tebu rakyat ini, kami berharap swasembada gula nasional dapat terwujud sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 40 tahun 2023 mengenai percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (Biofuel)," harap Andi Nur. (Z-7)
Kabar gembira! Kementan pastikan stok & harga telur ayam terkendali jelang idul fitri 2026. Intip langkah strategis pemerintah lindungi konsumen di sini.
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Berdasarkan data proyeksi neraca pangan nasional, komoditas cabai rawit diproyeksikan mengalami surplus sebesar 54 ribu ton pada Februari 2026.
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis dengan posisi surplus produksi yang kuat.
Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut agenda tersebut diharapkan menjadi simbol keberlanjutan swasembada beras nasional.
Pengumuman swasembada pangan perlu disertai kejelasan definisi dan konteks produksi. Ia mengingatkan secara historis, panen raya padi di Indonesia berlangsung pada Februari hingga Mei.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Menurutnya, hal itu menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
Rakernas dan Temu Tani Nasional 2025 yang digelar HKTI menjadi ajang konsolidasi sektor pertanian untuk memperkuat Swasembada Pangan,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved