Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar), mengeluhkan harga cabai merah keriting yang merangkak naik awal Ramadan 1445 Hijriah. Di pasar tradisional Lubuk Basung, harga cabai merah keriting tembus Rp120 ribu per kilogram.
Seorang warga Lubuk Basung, Wiwik, mengaku kaget dengan melambungnya harga cabai merah keriting di pasar. "Tadi kita ke Pasar Balai Selasa, harga cabai merah kriting Rp120 ribu per kilogram. Kenaikannya sangat tinggi dibanding Minggu kemaren," ujarnya, Rabu (13/3).
Hari Minggu, katanya, harga cabai merah keriting Rp88 ribu per kilogram kini naik jadi Rp120 ribu per kilogram. "Kita tidak tahu penyebabnya. Karena butuh, mau tidak mau kita terpaksa membelinya untuk kebutuhan," katanya.
Bahkan dirinya tidak menduga harga cabai bisa setinggi ini. Hanya rentang satu hari dari hari pasar sebelumnya kenaikannya sangat signifikan.
"Ini baru awal Ramadan. Belum lagi jelang Idul Fitri yang biasanya juga mengalami kenaikan harga. Jika harga ini bertahan atau naik, tentu sangat menyusahkan bagi masyarakat," sebutnya. Kenaikan harga cabai merah keriting juga terpantau di Kecamatan Palupuah mencapai Rp130-Rp140 ribu per kilogram. (Z-2)
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
Wawan menegaskan LPSK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memastikan perlindungan terhadap korban berjalan optimal.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatta Barat (Sumbar), Rabu (28/1).
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved