Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya pembinaan koperasi di provinsi tersebut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan menekan angka pembubaran. Ia menilai pembinaan yang selama ini dilakukan setahun sekali saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak cukup.
Untuk itu dia mendorong Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar melakukan pembinaan minimal sekali enam bulan pada setiap koperasi.
"Pembinaan tidak hanya di RAT, harus lebih sering, minimal sekali 6 bulan agar setiap masalah dapat terurai dan terselesaikan," tegas Mahyeldi saat membuka RAT Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KKP-RI) Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Tahun Buku 2023 di Padang.
Pembinaan yang lebih sering diharapkan dapat menekan angka koperasi yang ditutup karena bermasalah. Data Dinas Koperasi UMKM Sumbar menunjukkan hingga Juni 2023, dari 4.004 koperasi di Sumbar, hanya 2.052 yang aktif, sedangkan 1.952 sisanya tidak aktif.
"Kita tidak ingin setiap tahun ada koperasi yang dibubarkan akibat keliru dalam pengelolaan. Itu yang harus kita cegah," kata Mahyeldi. Ia berharap pembinaan yang lebih intensif dapat membantu koperasi di Sumbar berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya. (YH/N-1)
Pemulihan bagi Saudah harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, hingga jaminan sosial, mengingat status korban sebagai kelompok rentan.
Wawan menegaskan LPSK telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memastikan perlindungan terhadap korban berjalan optimal.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
MENTERI Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatta Barat (Sumbar), Rabu (28/1).
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved