Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 guna mengendalikan perubahan iklim di enam provinsi Region Jawa. Mereka percaya dukungan dan tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terus meningkat.
Kick off dan sosialisasi sub nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 region Jawa ini berlangsung di Bogor, Jawa Barat, (6/2). Kegiatan dibuka Sekda Provunsi Jawa Barat, M Taufiq Budi Santoso.
Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono dalam arahannya mengatakan Kick Off Sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini merupakan rangkaian sosialisasi tahun ke-3. Sejak ditetapkannya SK.168/2022, pada 2022 telah dilaksanakan Sosialisasi dan Penyusunan Renja Sub Nasional di 12 provinsi (Region Sumatra dan Kalimantan), kemudian pada 2023 juga telah dilaksanakan Sosialisasi dan Penyusunan Renja Sub Nasional di 16 provinsi (Region Sumatra, Sulawesi, Maluku dan Papua), dan dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Penyusunan Renja Sub Nasional Region Jawa pada 2024 di 6 provinsi.
Baca juga : Di Kolombia, Kayu Hasil Pembalakan Liar Dimanfaatkan untuk Sarang Lebah
"Karakteristik wilayah region Jawa mempunyai potensi tinggi untuk berkontribusi dalam aksi mitigasi peningkatan emisi GRK. Hal itu didukung dengan keberadaan area konservasi, area konsesi/produksi, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus–KHDPK dan hutan mangrove di region Jawa yang mempunyai potensi kontribusi tinggi dalam peningkatan cadangan karbon," tuturnya.
Pulau Jawa memiliki kekhusunan dibandingkan dengan pulau lainnya, karena kondisi vegetasi, kondisi tutupan lahan, daya dukung dan daya tampung, kepadatan penduduk. Luas daratan di Jawa adalah ±13,3 juta ha dengan prosentase jumlah kawasan hutan dan APL masing-masing adalah 23% dan 77%, tutupan vegetasi di Jawa didominasi oleh hutan tanaman dan hutan rakyat.
"Data penutupan lahan di atas menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Pulau Jawa sangat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk yang cenderung meningkat, sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Untuk itu, pengaturan pemanfaatan lahan yang optimal melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung perlu dilakukan agar keberadaan lahan tersebut dapat menampung dan mendukung kehidupan di dalam lahan tersebut
Baca juga : Peran Mangrove Jaga Kedaulatan NKRI
Pulau Jawa juga mempunyai potensi areal lahan kritis dan sangat kritis sebesar 16% dari total kawasan sehingga fungsi sebagai unsur produksi dan pengatur tata air menjadi menurun. Kondisi tersebut menyebabkan Pulau Jawa rentan terhadap bencana hidrologis dan krisis pangan.
Sehubungan dengan hal tersebut KLHK menginisiasi untuk membangun berbagai langkah strategis dalam peningkatan tata kelola hutan dan lingkungan yang berkelanjutan. Pada 2023 KLHK berkolaborasi dengan para akademisi dan praktisi untuk menyusun Rencana Operasional FOLU Region Jawa yang memuat rencana aksi dan target-target rencana operasional untuk menurunkan emisi GRK net sink pada 2030. (DY/N-1)
Baca juga : Jelang COP-28 Dubai, KLHK Gelar ICCEF Persiapkan Delegasi Indonesia
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved